Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Catatan Pemilihan Anggota BRTI 2011

Posted by pataka on May 17th, 2011

Catatan ini saya tulis atas dasar keprihatinan terhadap polemik di berbagai ruang media sosial di internet dan pemberitaan tidak fair di media yang cenderung memojokkan lembaga IDTUG (LSM yang mewakili pengguna telekomunikasi) serta Nurul Yakin Setia Budi sebagai anggota baru BRTI yang terpilih dari unsur masyarakat.

Adalah fakta dan bukan suatu kebetulan bahwa Nurul Yakin Setia Budi adalah Ketua IDTUG dan karenanya di dalam polemik ini integritas, kredibilitas serta kompetensi keduanya selaku pribadi dan lembaga menjadi dipertanyakan hanya karena belakangan Nurul Yakin Setia Budi diduga pernah dipidana berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Cibinong No.104/PID.B/2009/PN.Cbn tanpa pernah diteliti lebih lanjut dan dikonfirmasikan seperti apa duduk perkara sebenarnya. Sehingga persepsi publik kemudian diarahkan secara negatif akibat publikasi yang tidak berimbang.

Pertama, IDTUG dituduh sebagai lembaga yang tidak jelas. Faktanya IDTUG adalah organisasi resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Badan Hukum Yayasan dan selama ini telah aktif terlibat di dalam berbagai kegiatan komunitas baik di bidang telekomunikasi, misalnya penyusunan regulasi atau tuntutan masyarakat pengguna telekomunikasi maupun aktivitas sosial lainnya, misalnya dalam kegiatan kebencanaan. Rekam jejak aktivitas IDTUG ternyata dapat dengan mudah ditelusuri melalui mesin pencari di internet dan atau silahkan membaca rilis resmi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal IDTUG saudara Muhammad Jumadi:

http://techno.okezone.com/read/2011/05/09/54/454848/54/sepak-terjangnya-dipertanyakan-ini-jawaban-idtug

dan jawaban pribadi Nurul Yakin Setia Budi:

http://techno.okezone.com/read/2011/05/04/54/453068/54/ada-konspirasi-mendiskreditkan-idtug

Keterangan Nurul Yakin Setia Budi tersebut sekaligus telah menjelaskan posisi dan status kasus pidana yang pernah disangkakan kepada dirinya.

Mengamati sejumlah pernyataan miring di media mengenai IDTUG dan terkait terpilihnya Nurul Yakin Setia Budi sebagai anggota BRTI menurut saya nampaknya bersumber dari sejumlah pihak yang pernah terlibat konflik di dalam organisasi IDTUG sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan permasalahan tersebut juga telah lama diselesaikan melalui mekanisme internal sesuai aturan main (AD/RT) organisasi yang berlaku. Yang kini menjadi persoalan barangkali adalah komentar atau opini tambahan dari pihak yang mengaku pengamat namun sesungguhnya tak pernah terlibat atau mengetahui kondisi sesungguhnya organisasi IDTUG dan atau (sengaja) tanpa melakukan klarifikasi. Maka hasilnya tentu saja misleading.

Segala permasalahan dan pertanyaan menyangkut IDTUG tentunya sumber yang paling kompeten untuk memberikan pernyataan ataupun keterangan resmi adalah Pengurus IDTUG bukan pengamat.

Kedua, mengenai kompetensi pribadi Nurul Yakin Setia Budi baik sebagai wakil masyarakat telekomunikasi maupun pengetahuan, keahlian dan integritas pribadinya. Faktanya Nurul Yakin Setia Budi telah menjalani proses seleksi yang tidak mudah dan mengalahkan puluhan pesaing. Proses seleksi itu sendiri dilakukan oleh sebuah panitia dan tim ahli di bidangnya yang independen. Selain verifikasi aspek administratif seperti kelengkapan Ijazah, sertifikat pendukung yang dimiliki, integritas keuangan (pajak dan harta kekayaan) juga telah diteliti aspek psikologis dan rekam jejak keahliannya antara lain harus melakukan sejumlah wawancara dan presentasi.

Artinya meragukan kompetensi seorang Nurul Yakin Setia Budi yang terpilih melalui suatu proses seleksi yang ketat, independen dan prosedural tentunya sama saja dengan meragukan kompetensi seluruh anggota BRTI yang ada saat ini karena mereka semua juga dipilih oleh Tim Seleksi yang sama. Atau bahkan sama saja dengan meragukan kompetensi dan indpendensi para anggota Tim Seleksi itu sendiri. Ini tentunya suatu hal yang absurd karena para tokoh yang ada di dalam Tim Seleksi itu telah dimaklumi secara luas oleh publik kepakaran, kualitas kompetensi keahlian serta integritasnya dan justru karena alasan itulah mereka ini dipilih sebagai Tim Seleksi.

Artinya seharusnya tidak ada lagi pertanyaan mengenai kompetensi pribadi Nurul Yakin Setia Budi sebagai wakil masyarakat telekomunikasi. Kendati demikian publik tentu saja tetap berhak untuk bersikap kritis dan dipersilahkan menelusuri rekam jejak yang bersangkutan baik sebagai aktivis organisasi sosial masyarakat, sepak terjang dan pengalamannya di bidang advokasi telekomunikasi sehingga terpilih sebagai Ketua IDTUG dan kini sebagai anggota BRTI maupun semua latar belakang pendidikan, organisasi, bisnis dan pribadinya. Apalagi bila telah mengenal secara pribadi maka justru akan terasa semakin janggal tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya.

Ketiga, mengenai status hukum Nurul Yakin Setia Budi. Patut dicermati bahwa pada saat pendaftaran calon anggota BRTI dalam seleksi pada tahun 2008 saudara Nurul Yakin Setia Budi telah diterima dan diverifikasi termasuk mengenai status hukumnya. Artinya pada masa pendaftaran dan seleksi sebenarnya Nurul Yakin Setia Budi tidak atau belum pernah tersangkut proses hukum apapun. Maka tuduhan kecurangan maupun ketidakcermatan bahkan ketidakpatutan baik yang dialamatkan kepada Nurul Yakin Setia Budi maupun ke pihak Tim Seleksi sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahwa dasar penetapan pada saat ini (tahun 2011) dengan menggunakan landasan hasil seleksi 2008 adalah prosedur yang sah sesuai dengan aturan pemilihan anggota BRTI yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dapat anda unduh pada tautan berikut:

http://pih.depkominfo.go.id/userfiles/fkk/Permen_36_2008.pdf

Apabila merujuk kepada Putusan pengadilan Negeri Cibinong No.104/PID.B/2009/PN.Cbn dimana saudara Nurul Yakin Setia Budi pernah dipidanakan maka waktu terjadinya kasus tersebut justru adalah setelah proses seleksi anggota BRTI tahun 2008 dimana pengumuman hasil finalnya saudara Nurul Yakin Setia Budi bukan termasuk sebagai anggota BRTI yang terpilih secara resmi. Artinya kalaupun Nurul Yakin Setia Budi tersangkut kasus pidana pada tahun 2009 maka sesungguhnya ini tidak terkait dan seharusnya tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan anggota BRTI tahun 2008 karena memang tidak ada dasar aturan yang bisa dikenakan untuk menganulir hasil tersebut. Kalaupun ada persyaratan di dalam pendaftaran dan proses seleksi yang melarang peserta pendaftar yang pernah tersangkut pidana maka ketika itu Nurul Yakin Setia Budi belum pernah memiliki kasus.

Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang setelah Nurul Yakin Setia Budi tersangkut kasus pidana pada tahun 2009 setelah lolos seleksi tahun 2008 dan baru dipilih dan diangkat pada tahun 2011. Menurut hemat saya, pertama kali yang harus diklarifikasi adalah mengenai substansi status pidana itu sendiri. Kita mengetahui bahwa ada spektrum yang sangat luas di dalam penetapan kasus pidana ada yang bersifat sumir (ringan), karena kelalaian (misalnya kecelakaan lalu lintas), situasi khusus (misalnya pembelaan diri), masalah politik hingga kejahatan berat seperti pembunuhan, makar, terorisme, korupsi dan sebagainya. Tentu tidak semua pidana dapat mencederai integritas maupun kompetensi seseorang di bidang pengabdiannya.

Maka menjadi tidak fair apabila ketentuan mengenai status hukum ini dikenakan secara membabi buta dan tidak memperhatikan konteks permasalahan serta substansi perkaranya termasuk bagaimana keputusan itu dijalankan. Sesuai pengakuannya pidana yang dikenakan pada saudara Nurul Yakin Setia Budi adalah dalam konteks membela kehormatan, harga diri dan martabat keluarga. Namun dalam menjalankan keputusannya telah tercapai perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan. Tentu saja perkara ini sepenuhnya merupakan masalah pribadi yang tidak ada relevansi terhadap integritas dan kompetensi saudara Nurul Yakin Setia Budi sebagai anggota BRTI apalagi sampai mengganggu tugasnya karena yang bersangkutan pada saat tersangkut kasus pidana belum menjadi anggota BRTI dan bahkan kini telah bebas.

Sebagaimana kita ketahui sejarah bangsa dan negara ini justru mencatat demikian banyak tokoh nasional dan bahkan para founding fathers pernah mengalami kriminalisasi dan dipidanakan dalam berbagai kasus. Namun terbukti bahwa status hukum tersebut tidak pernah mencederai integritas dan kompetensinya atau menghalangi pengabdiannya kepada bangsa dan negara justru jadi rekam jejak yang memperkuat karakter.

Seandainya pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian hendak meralat keputusan tersebut dan menggunakan alasan “terpidana” maka aturan yang berlaku sebaiknya diubah dan diperkuat terlebih dahulu dengan menyatakan secara spesifik jenis pidana seperti apa yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk mengajukan diri menjadi anggota BRTI. Apakah vonis pidana sumir seperti tilang dan denda pelanggaran lalu lintas sudah cukup untuk menjatuhkan dan membatalkan hak warga negara untuk menduduki suatu jabatan tertentu ataukah perlu suatu kriteria yang lebih spesifik seperti “pidana berat yang diancam hukuman di atas 5 tahun” dan bila perlu juga disebutkan jenis-jenis substansi kasus yang secara langsung akan mencederai integritas serta kompetensi yang bersangkutan seperti misalnya “pelanggaran HAM, korupsi, pencucian uang, terorisme, makar, pembunuhan, pencurian dan pemberatan, perampokan, kesusilaan, SARA dlsb.” yang otomatis akan mengganggu kinerja tugasnya.

Keempat, perdebatan mengenai ketentuan status pidana di dalam Permen 36 Tahun 2008 itu sendiri yang selama ini dijadikan landasan sesungguhnya kurang tepat untuk dikenakan kepada Nurul Yakin Setia Budi karena sesungguhnya ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota BRTI yang telah menjabat apabila yang bersangkutan dalam masa jabatannya tersangkut kasus pidana yang telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama (walaupun belum inkracht – berkekuatan hukum tetap). Maka seharusnya pasal ini tidak berlaku untuk kondisi Nurul Yakin Setia Budi yang baru tersangkut kasus pidana pada tahun 2009 setelah mengikuti dan lolos seleksi sebagai anggota BRTI tahun 2008 namun baru diangkat pada tahun 2011 setelah kasus pidananya selesai sepenuhnya (inkracht).

Mari kita cermati isi ketentuan di dalam BAB V Komite Regulasi Telekomunikasi Pasal 13 butir (2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu hal sebagai berikut (d) berstatus sebagai terpidana yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;

Maka jelaslah bahwa ketentuan tersebut hanya bisa diberlakukan pada seseorang yang telah jadi anggota Komite Regulasi Telekomunikasi alias telah diangkat dan menjabat dalam kedudukannya tersebut. Sedang saudara Nurul Yakin Setia Budi berstatus terpidana pada tahun 2009 dan telah bebas, jauh sebelum yang bersangkutan ini diangkat sebagai anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada tahun ini (2011). Kecuali apabila ketentuannya mengatakan “pernah tersangkut pidana” yang barangkali kalaupun ada ketentuan itu adanya di dalam persyaratan proses seleksi yang telah dijalani Nurul Yakin Setia Budi pada tahun 2008 dan ketika itu lolos verifikasi karena memang ketika itu tidak tersangkut kasus pidana apapun.

Kalaupun hendak dipermasalahkan maka tentunya Menteri Komunikasi dan Informasi tidak sepatutnya bila menganulir keputusannya sendiri yang telah mengangkat Nurul Yakin Setia Budi sebagai anggota Komite Telekomunikasi, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Apabila dikehendaki maka aturannya harus diubah terlebih dahulu untuk proses seleksi dan pengangkatan harus ada mencantumkan klausul “pernah tersangkut pidana”. Dan secara etis seharusnya kalaupun perubahan itu dilakukan tidak pantas apabila ini diberlakukan saat ini juga kepada saudara Nurul Yakin Setia Budi karena akan terkesan seolah sebagai suatu upaya pembunuhan karakter terhadap seorang pribadi. Seandainya itu terjadi, saudara Nurul Yakin Setia Budi seharusnya berhak untuk menuntut balik kepada Menteri Komunikasi dan Informasi.

Kelima, usulan pengakhiran polemik. Di luar perdebatan mengenai masalah keabsahan pengangkatan Nurul Yakin Setia Budi, sesungguhnya ada permasalahan lain yang jauh lebih penting dan ini justru menyangkut kepentingan publik secara langsung yaitu: kinerja lembaga BRTI yang dianggap masih rendah dan sangat minim produktifitasnya di dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian industri telekomunikasi sesuai amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Permen 36/2008. Terbukti masih banyaknya kasus yang terbengkalai seperti kebocoran data pelanggan dan pelanggaran privacy, kualitas layanan telekomunikasi, persaingan usaha yang merugikan konsumen, registrasi identitas pelanggan dan pengguna yang tidak efektif, etika promosi yang menyesatkan, layanan premium yang memaksa, efektifitas pelayanan universal, keamanan layanan dan infrastruktur telekomunikasi serta pembahasan RUU Konvergensi yang ternyata “tidak konvergen dan tidak berbasis IP (next generation network)” serta masih banyak mengabaikan masukan publik.

Dalam kondisi seperti ini sesungguhnya masyarakat mengharapkan kinerja yang nyata dengan adanya tambahan kekuatan dari unsur masyarakat yang telah diwakili Nurul Yakin Setia Budi. Apalagi sesungguhnya masa jabatan yang tersisa dari seluruh anggota BRTI ini termasuk Nurul Yakin Setia Budi akan segera berakhir pada akhir tahun 2011 ini. Tentu ini waktu yang sangat pendek untuk dapat menyelesaikan tugas yang tertunda dan apalagi menghasilkan regulasi ataupun kebijakan konkrit yang dapat memperbaiki aneka kondisi yang kini dikeluhkan oleh masyarakat.

Walaupun secara pribadi Nurul Yakin Setia Budi menyatakan bahwa dirinya adalah seorang “fast learner” akan tetapi ini akan tetap terbentur dengan sifat pengambilan keputusan kolektif kolegial di dalam BRTI. Apalagi seandainya Menteri Komunikasi dan Informatika menunda pelantikan dan pengangkatan sehingga akan terjadi status quo karena sesungguhnya SK Pengangkatan Nurul Yakin Setia Budi tidak terpisah melainkan menjadi satu dengan 8 anggota BRTI lainnya. Alias apabila pengangkatan Nurul Yakin Setia Budi ditunda maka akan tertunda pula lainnya sehingga BRTI otomatis akan lumpuh.

Akan sangat banyak waktu yang terbuang dan seandainya nanti diangkat pengganti saudara Nurul Yakin Setia Budi sekalipun dapat dipastikan kinerjanya tidak akan dapat optimal karena masa baktinya terlalu pendek. Bila ini terjadi mungkin lebih bijaksana apabila komposisi BRTI tetap dibiarkan lowong hingga akhir tahun dan dilakukan kembali proses seleksi yang lebih sempurna aturan mainnya.

Yang jelas pelajaran berharga yang dapat diambil akibat polemik, keterlambatan dan ketidakcermatan Kementerian Telekomunikasi dan Informasi di dalam seleksi anggota BRTI ini sesungguhnya telah sangat merugikan masyarakat Indonesia, para pengguna dan pelanggan telekomunikasi selain industri dan investor di bidang telekomunikasi dan juga pribadi Nurul Yakin Setia Budi. Semoga ke depan tidak terjadi lagi.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>