Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Kepatuhan RIM Terhadap Regulasi di Indonesia (5/7)

Posted by pataka on February 6th, 2011

G. Pemahaman Penyadapan

Sedikit berbeda dengan proprietary protocol dari vendor lainnya, RIM tidak pernah memberikan lisensi terhadap pihak manapun untuk membuat aplikasi maupun peralatan yang memungkinkan pihak ketiga melakukan sniffing atau penyadapan tanpa melanggar hak cipta dan paten. Inilah kesulitan para penegak hukum karena tidak ada vendor yang memberikan solusi untuk membongkar komunikasi melalui Blackberry. Sehingga satu-satunya cara untuk melakukan legal interception maupun manipulasi lainnya harus bekerjasama dengan RIM.

Hambatan lainnya dalam masalah penyadapan dan penegakan hukum adalah karena lokasi infrastruktur RIM berada di Canada dan tunduk pada peraturan serta prosedur hukum yang berlaku di sana yang mungkin saja tidak sesuai dan atau bahkan bertentangan dengan proses penegakan hukum di suatu negara dimana layanan RIM terlibat atau digunakan dalam suatu tindak kriminal. Para penegak hukum menghadapi fakta bahwa ada kecenderungan pelaku kejahatan dengan sengaja memanfaatkan ‘kelebihan’ Blackberry ini untuk menghilangkan jejak dan bukti tindak pidana, menghindari pelacakan dan penyadapan.

Maka penempatan infrastruktur RIM, retensi data transaksi komunikasi lokal dan petugas teknis yang diberi wewenang akses penuh untuk membantu proses hukum di wilayah kedaulatan suatu negara adalah isu yang menjadi prioritas di sejumlah negara dimana pasar RIM sedang tumbuh pesat. Seperti misalnya di India terkait kasus terorisme Mumbai dimana pelaku seluruhnya memanfaatkan komunikasi menggunakan Blackberry. Demikian juga di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yaman dan Indonesia sendiri telah terjadi banyak sekali kasus terkait.

Biasanya isu mengenai penyadapan ini akan selalu bersinggungan dengan soal privacy dan kebebasan berbicara serta berekspresi. Di Indonesia penyadapan pada prinsipnya adalah perbuatan yang dilarang kecuali bila untuk kepentingan penyidikan penegakan hukum. Artinya harus ada kasus (delik) hukum terlebih dahulu bukan untuk mencari-cari perkara dan kesalahan seseorang atau badan.

Tidak ada landasan hukum apapun untuk jenis penyadapan dengan tujuan selain untuk penegakan hukum. Apalagi untuk tujuan melanggar privacy, kebebasan berbicara dan berekspresi. Justru pelakunya dapat dipidana penjara dan denda.

Beberapa ketentuan tentang penyadapan di dalam UU 36/1999 adalah:

Pasal 40: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi datam bentuk apapun.

Pasal 42 (2): Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyeIenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berIaku.

Pasal 56: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan ketentuan tentang penyadapan di dalam UU 11/2008 adalah:

Pasal 31 (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

Pasal 31 (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 31 (3): Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang‚Äźundang.

Pasal 31 (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Catatan: hingga saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Tata Cara Intersepsi sudah di Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi.

G.1. Kesimpulan Penyadapan

  1. Penyadapan berdasarkan kepentingan penegakan hukum adalah praktek yang sah/wajar diterapkan di negara manapun dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap privacy, demokrasi maupun kebebasan publik
  2. RIM menggunakan protocol proprietary yang dilindungi hak cipta dan paten sehingga diperlukan kerjasama akses langsung oleh RIM sendiri apabila diperlukan penyadapan ataupun pengambilan data rekaman komunikasi
  3. Untuk menghindari komplikasi dengan peraturan hukum perundangan yang berlaku di negara asal RIM yaitu Canada serta untuk mempercepat proses penegakan hukum yang sangat krusial maka diperlukan retensi data lokal dan penempatan infrastruktur RIM serta petugas yang memikiki wewenang akses di wilayah hukum negara dimana RIM melakukan operasi bisnisnya
  4. Di Indonesia, penyadapan selain untuk kepentingan penegakan hukum adalah perbuatan yang dilarang serta diancam pidana penjara dan denda
  5. Indonesia sedang memperkuat aturan mengenai lawful interception.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>