Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Kepatuhan RIM Terhadap Regulasi di Indonesia (2/7)

Posted by pataka on February 6th, 2011

B.3. Dasar Hukum UU 11/2008

Pasal 1 Ayat 5: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 1 Ayat 6: Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

PT RIM Indonesia sebagai wakil perusahaan RIM di Canada dan layanannya menurut UU 11/2008 ini termasuk ke dalam definisi Penyelenggara Sistem Elektronik yang tunduk dan diatur oleh ketentuan di dalam UU ini.

Pasal 2: UU ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang‐Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

RIM dan PT RIM Indonesia melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ini dan berada di wilayah hukum Indonesia sekaligus juga di luar wilayah hukum Indonesia yaitu di Canada yang mungkin dapat berakibat hukum dan merugikan kepentingan Indonesia, oleh karena itu harus tunduk terhadap peraturan ini.

Pasal 15 Ayat 1: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Pasal 15 Ayat 2: Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

RIM dan PT RIM Indonesia harus bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 27 Ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27 Ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat 4: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut‐nakuti yang ditujukan secara pribadi.

RIM dan PT RIM Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan larangan konten negatif, mengupayakan penapisan di dalam layanan BIS/BES yang diselenggarakannya.

Pasal 34 Ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Blackberry smartphone sebagai perangkat akses telekomunikasi memungkinkan untuk disalahgunakan memfasilitasi perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud.

Pasal 34 Ayat 1: b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 – Pasal 33.

Perangkat Blackberry smartphone memiliki fitur sejenis sebagaimana diatur yaitu berupa sistem kompresi data proprietary dan penyandian (opsional) yang memungkinkan disalahgunakan memfasilitasi perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tersebut.

Pasal 37: Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam hal ini PT RIM Indonesia dan RIM Canada termasuk yang dimaksud.

Pasal 40: Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum sebagaimana dimaksud maka Pemerintah meminta agar RIM dan PT RIM Indonesia sebagai pihak yang menyelenggarakan layanan BIS/BES dan berpotensi disalahgunakan, agar segera mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku (comply).

Pasal 45 (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Pasal 45 (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 (3): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketidakpatuhan RIM terhadap ketentuan di dalam pasal-pasal di atas dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Pasal 50: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila RIM tidak melakukan upaya untuk mencegah agar fitur khusus yang dimiliki perangkat Blackberry (kompresi dan enkripsi) tidak disalahgunakan untuk perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 maka akan dikenakan pidana seperti disebutkan dalam Pasal 50 di atas.

Dalam pasal selanjutnya ternyata ada beberapa perbuatan yang diancam dengan pemberatan hukuman untuk pelanggaran:

Pasal 52 (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pasal 52 (2): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

Pasal 52 (3): Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing‐masing Pasal ditambah dua pertiga.

Pasal 52 (4): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana pidana pokok ditambah dua pertiga.

Catatan: Untuk mempelajari peraturan perundangan terkait silahkan unduh di:

B.4. Penempatan NOC

Salah satu komitmen yang harus dipenuhi RIM adalah menempatkan NOC di wilayah hukum Indonesia. Ini dapat dipenuhi dengan beberapa alternatif:

  1. RIM menjadi penyelenggara jasa internet PJI/ISP (Internet Service Provider) dimana syarat untuk mendapatkan izin penyelenggaraan harus lulus ULO (Uji Laik Operasi) yang akan memeriksa sistem, perangkat dan layanan yang akan diselenggarakan serta NOC di POP (Point of Presence) yang ada di Indonesia.
  2. RIM mengakuisisi atau bekerjasama dengan salah satu ISP nasional yang sudah operasional dan memiliki izin penyelenggaraan untuk memasarkan layanan BIS/BES sebagai salah satu brand produk layanan ISP tersebut. Sistem, perangkat dan teknisi ditempatkan di NOC ISP dan diajukan ULO.
  3. RIM menunggu disahkannya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Tentang  PITE (Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik) yang diamanatkan UU 11/2008 Pasal 16 (2): Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam RPP PITE terdapat Pasal 24 (3): Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang mengoperasikan pusat data (Data Center) wajib  menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center) yang dioperasikannya di wilayah Indonesia.

Catatan: untuk menjadi penyelenggara jasa internet RIM harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan DNI (Daftar Negatif Investasi) di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 dan rekomendasi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) karena ada batasan kepemilikan saham asing sebesar maksimum 49% untuk bidang usaha PJI (Penyelenggara Jasa Internet). Alternatifnya RIM bisa memanfaatkan fatwa Kementerian Keuangan yang mengecualikan syarat DNI bila RIM mencatatkan diri (listing) di pasar modal BEI (Bursa Efek Indonesia).

Perhatikan Lampiran Perpres pada halaman 84 butir 5. Anda dapat unduh di:

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektroni dapat anda unduh di:

B.5. Kesimpulan Regulasi

Setelah mencermati berbagai peraturan di atas maka dapat disimpulkan:

  1. RIM menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa layanan akses internet dengan brand name BIS/BES denganmenggunakan alat telekomunikasi produksi mereka sendiri (Blackberry smartphone)
  2. Layanan BIS/BES ini diselenggarakan melalui jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia yang menjadi partner RIM
  3. BIS/BES adalah layanan jasa multimedia berbayar seperti layanan ISP/PJI
  4. RIM memenuhi kriteria sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi (PJI)
  5. RIM harus mengajukan izin penyelenggaraan kepada Menteri Kominfo
  6. RIM harus melakukan upaya penapisan konten negatif karena konten tersebut tersebar melalui layanan BIS/BES yang diselenggaran oleh RIM
  7. Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi RIM wajib membuka akses infrastrukturnya pada penegak hukum, membayar USO dan BHP Jastel
  8. Kepatuhan RIM terhadap upaya pencegahan keteraksesan konten negatif yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU 11/2008, tidak harus menunggu kepastian status sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi karena di dalam UU 11/2008 RIM sudah termasuk dalam definisi sebagai penyelenggara sistem elektronik
  9. Ketidakpatuhan RIM dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda serta disertai pemberatan hukuman untuk pelanggaran terhadap sejumlah pasal tertentu.

2 Responses to “Kepatuhan RIM Terhadap Regulasi di Indonesia (2/7)”

  1. eddy thoyib Mozilla Firefox 3.6.13 Windows XP
    Says on Mozilla Firefox 3.6.13 Windows XP

    sangat menarik pembahsan / analisa mengenai RIM ini dan juga sangat komprehensif.
    mudah -mudahan ke depan pemerintah kita cq Kominfo akan menerapkans emua ketentuan yang ada secara konsisten dan tentu saja bijaksana . Yang sayamaksudkan dengan bijaksana adalah dengan menerapkan semua ketentuan tidak secara semena – mena dan dengan model komunikasi yang baik, santun dan jauh dari nuansaanccam mengancam .

    Kepastian hukum adalah kunci dari semua keruwetan yang ada di republik ini. Saya yakin manakala semua ketentuan dilakukan dengan pasti / konsisten, seluruh anggota masyarakat akan mentatai ketentuan tersebut dengan baikd an lapang dada.

    Teruslah menulis seperti ini Pak, saya sangat yakin ini akan banyak menfaatnya bagi kita semua.

    salam
    Eddy Thoyib
    Exc Director Mastel.

  2. pataka Safari 533.19.4 Mac OS X 10.6.6
    Says on Safari 533.19.4 Mac OS X 10.6.6

    Terima kasih pak. Semoga terwujud harapan kita semua.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>