Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Kepatuhan RIM Terhadap Regulasi di Indonesia (1/7)

Posted by pataka on February 6th, 2011

Antiklimaks polemik Blackberry di Indonesia terjadi setelah secara bertahap akhirnya RIM memberlakukan penapisan konten negatif untuk aplikasi dan layanan browser internetnya menggunakan solusi penapisan konten negatif berbasis system DNS dari Nawala Project (http://www.nawala.org), suatu inisiatif nirlaba yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Nawala Nusantara.

Penapisan ini menyusul ultimatum Menteri Komunikasi dan Informatika agar RIM segera mematuhi sejumlah ketentuan di dalam peraturan perundangan.

Posisi Pemerintah tidak sedang bernegosiasi tetapi menagih komitmen RIM untuk segera mewujudkan komitmen yang telah lama disepakati yaitu antara lain: mendirikan perusahaan local sebagai perwakilan penuh, pembangunan pusat layanan purna jual, penempatan NOC (Network Operating Center) di Indonesia, penapisan konten negatif, kerjasama dengan penegak hukum dan permintaan agar RIM mengajukan lisensi sebagai penyelenggara layanan.

Tulisan ini adalah rangkuman opini penulis di sejumlah mailing list untuk menanggapi polemik yang berlangsung selama ini, sebagai pembelajaran.

A. Latar Belakang

RIM di Indonesia sebenarnya telah ada sejak 10 tahun yang lalu. RIM masuk ke kalangan korporasi dengan produk layanan BES (Blackberry Enterprise Service) yang bersifat private sehingga tidak memerlukan izin dari Pemerintah.

Situasi berubah ketika tahun 2006 lisensi 3G dibuka dan operator memasarkan secara masif layanan akses data dan Internet. Dengan segera 3G mendapatkan perhatian karena kualitas yang lebih baik dibandingkan teknologi GPRS/EDGE.

Operator berlomba menawarkan aneka layanan dan value added (nilai tambah) untuk memenangkan pasar 3G. Salah satu yang sangat diminati adalah layanan BIS (Blackberry Internet Service). Booming pada tahun 2007, mencapai puncak pada tahun 2009 seiring munculnya keluhan masyarakat tentang layanan purna jual yang buruk. Laporan ini ditanggapi BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dan meminta keterangan semua operator partner RIM.

Sejak itu mulai terbuka skema bisnis RIM yang ternyata sangat tertutup dan dilindungi NDA (Non Disclosure Agreement) terhadap semua operator partner sehingga tidak saling mengetahui. Operator hanya menjadi reseller handset Blackberry dan menyalurkan layanan BIS lewat jaringannya. Tidak memiliki kendali terhadap layanan BIS mulai dari registrasi, aktivasi hingga operasinya.

Operator hanya melayani purna jual untuk perangkat handheld yang dijualnya. Sementara kebanyakan perangkat Blackberry yang beredar di Indonesia masuk melalui jalur PI (Paralel Import) bukan melalui operator partner distribusi resmi (menurut skema bisnis RIM). Akibatnya ketika terjadi permasalahan konsumen tidak mendapatkan layanan purna jual dan dirugikan. Ketika  itu sering terjadi penggandaan PIN (cloning) sehingga tidak bisa digunakan akses layanan BIS.

Perangkat Blackberry dari jalur PI sebenarnya sah menurut hukum di Indonesia karena diimpor secara resmi oleh Distributor dan membayar semua kewajiban seperti bea masuk, pajak barang elektronik serta mendapatkan sertifikasi Type Approval dari Direktorat Standarisasi Ditjen Postel. Namun ternyata dianggap melanggar skema bisnis dan kerjasama RIM dengan para partner operatornya.

Pemerintah semula menganggap skema tersebut sebagai kesepakatan B to B (Business to Business) antara operator dengan CP (Content Provider). Namun belakangan setelah BRTI melakukan kajian diketahui bahwa RIM adalah layanan terpisah yang mandiri dan seharusnya memiliki lisensi sebagai penyelenggara layanan bukan cuma bersifat nilai tambah yang bergantung pada induknya yaitu operator. RIM juga harus memperbaiki skema bisnisnya dan memberikan purna jual untuk semua perangkat Blackberry termasuk yang beredar melalui jalur PI.

Tetapi janji RIM sejak tahun 2009 untuk membangun layanan purna jual penuh tidak juga dipenuhi. Target pembangunan 30/40 service center pada tahun 2010 ternyata tidak tercapai. Sejumlah lokasi yang diakui sebagai service center saat diperiksa BRTI ternyata hanya menjadi pick up point tanpa fasilitas perbaikan dan ketersediaan suku cadang serta teknisi. Inilah yang mendorong Pemerintah untuk menagih janji dan memberikan ultimatum. Termasuk sekaligus meminta RIM mematuhi peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

B. Memahami Regulasi

Banyak yang mempertanyakan apa dasar hukum sejumlah ultimatum Menteri kepada RIM. Maka perlu dipahami regulasi yang berlaku untuk mengetahui posisi layanan dan model bisnis RIM dari sudut pandang UU dan peraturan turunannya. Berikut sebagian kajian pijakan hukum kebijakan Pemerintah mensikapi keberadaan RIM dan layanannya:

B.1. Dasar Hukum UU 36/1999

Pasal 1 (g): Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

RIM melayani kebutuhan telekomunikasi menggunakan alat produksi mereka (Blackberry) melalui jaringan telekomunikasi milik operator telekomunikasi di Indonesia, sehingga sesuai definisi pada BAB Ketentuan Umum ini RIM sudah termasuk dalam definisi sebagai penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 1 (n): Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

RIM menyediakan layanan telekomunikasi yaitu antara lain BIS/BES.

Pasal 7 Ayat 1: Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

RIM dengan layanan BIS/BES telah memenuhi kriteria sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. RIM sendiri menyebut BIS/BES sebagai layanan (service).

Pasal 8 Ayat 1: Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : c. badan usaha swasta;

RIM Canada telah membentuk PT RIM Indonesia adalah badan usaha swasta yang sah sebagai cabang yang mewakili kepentingan bisnisnya.

Pasal 9 Ayat 1: (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi

PT RIM Indonesia sebagai wakil RIM Canada menyelenggarakan jasa layanan telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengajukan izin kepada Menteri.

Pasal 9 Ayat 2: Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

RIM menyelenggarakan jasa telekomunikasi berupa layanan akses internet dengan brand BIS/BES pada perangkat akses yang merupakan produknya yaitu Blackberry menggunakan jaringan telekomunikasi seluler milik penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia.

Pasal 11 Ayat 1: Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

Agar layananannya dapat beroperasi PT RIM Indonesia harus mengajukan izin penyelenggaraan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16 Ayat 1: Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia wajib memberikan kontribusi USO (Universal Service Obligation) yaitu pungutan sebesar 1.25% dari pendapatan kotor yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan belum memiliki akses.

Pasal 21: Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia harus melakukan upaya proaktif penapisan konten negatif yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 26 Ayat 1: Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagai kompensasi atas hak, keuntungan dan kesempatan usaha yang diperoleh dari penggunaan izin yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 39 Ayat 1: Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia wajib melakukan pengamanan dimaksud sesuai peraturan tentang ID-SIRTII (Permen 26/2007 dan Permen 16/2010).

Pasal 42 Ayat 2: Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyeIenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berIaku.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia wajib membuka akses infrastrukturnya pada penegak hukum di Indonesia.

Pasal 45: Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46 Ayat 1: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

Pasal 46 Ayat 2: Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi PT RIM Indonesia apabila tidak memenuhi ketentuan di atas (terutama Pasal 21) tentang kepentingan umum, dapat dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin.

Pasal 47: Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jika PT RIM Indonesia tidak mengajukan izin penyelenggaraan maka dapat dipidana sesuai ketentuan di atas, karena menyelenggarakan suatu layanan jasa telekomunikasi tanpa memiliki izin penyelenggaraan.

Pasal 57: Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika PT RIM Indonesia tidak memenuhi permintaan penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum dapat dipidana sesuai ketentuan di atas.

B.2. Dasar Hukum Turunan

PP 52/2000 Pasal 14 (1): Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari: c. penyelenggaraan jasa multimedia.

KM 31/2008 Pasal 46 (1): Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. jasa akses internet (ISP).

RIM menyelenggarakan layanan akses internet yaitu melalui produk dengan brand BIS/BES seperti ISP (lihat tabel perbandingan RIM vs ISP di bawah).

PP 53/2000 Pasal 35 (3): Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas : c. tarif jasa multimedia.

RIM menetapkan tarif layanan BIS/BES yang merupakan jenis jasa multimedia.

PP 52/2000 Pasal 36 (2): Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas : a. biaya aktivasi; b. biaya berlangganan bulanan; c. biaya penggunaan; d. biaya fasilitas tambahan.

RIM menetapkan struktur tarif sebagaimana di atas untuk layanan BIS/BES yang diselenggarakannya. Maka RIM telah memenuhi kriteria sebagai ISP.

PP 52/2000 Pasal 55 (1): Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.

Pasal 57/2000 Pasal 57 (1): Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.

Kesimpulannya PT RIM Indonesia wajib mengajukan izin penyelenggaraan dan bentuk yang paling sesuai adalah Penyelenggara Jasa Internet (PJI/ISP).