Pataka WebLOG

Saya termasuk yang tidak sepakat dengan metode kelulusan berdasarkan nilai minimum UAN. Salah satu alasan penolakan saya adalah, nilai itu diambil dari mata pelajaran yang sama sekali tidak mewakili atau merepresentasikan kompetensi keilmuan maupun keterampilan siswa. Sebaliknya justru UAN itu bisa menjatuhkan siswa. Sehingga sangat tidak fair bagi siswa.

Misalnya, seorang siswa SMK Jurusan Teknik Mesin. Ia sangat terampil dan lulus dengan nilai gemilang untuk semua mata pelajaran kompetensi yang seharusnya memang bidangnya, yaitu teknik mesin. Namun ia gagal di mata pelajaran UAN, yang sama sekali tidak berhubungan dengan kompetensi dirinya, katakanlah Bahasa Indonesia. Karena gagal, maka nilai UAN tidak mencapai batas minimal 4.01. Akibatnya, ia tidak lulus dan harus menanggung beban berat terhadap lingkungan.

Sementara dalam dunia riil, kemampuan/kompetensi Bahasa Indonesia itu tidaklah dibutuhkan oleh siswa tersebut. Namun ia terhambat untuk melanjutkan studi ataupun langsung masuk dunia kerja. Lebih parah lagi, kemungkinan ia juga tidak mempunyai semangat dan biaya untuk mengulang.

UAN hanya peduli pada kepentingan sistem bukan fairness dan keberpihakan terhadap anak didik.

Apakah kita sebagai pendidik akan menggunakan excuse statistik, bahwa yang tidak lulus ‘cuma 15 %’. Padahal angka itu sama dengan belasan ribu siswa, belasan ribu orang tua, belasan ribu bangku baru yang harus disediakan kalau mereka mengulang semua, belasan ribu potensi SDM yang dihilangkan secara paksa yang mungkin dibutuhkan dunia kerja, belasan ribu potensi yang layu sebelum berkembang.

Siapakah yang akan menanggung dampak dan biaya fisik serta sosial ?

Batas nilai kelulusan UAN hanya mengacu pada paradigma pendidikan normatif akademik yang itupun tidak komprehensif, karena hanya beberapa mata pelajaran umum saja. Kita tahu bahwa angka akademik bukanlah parameter tunggal dalam pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses, bukan sim salabim. Tentu mencapai mutu juga membutuhkan fasilitas, yang justru di dalam dunia pendidikan kita sangat minim. Lalu dengan cara bagaimana kita dapat mengejar tuntutan mutu? Indeks kelulusan UAN tiap tahun akan meningkat dan dengan mudah akan diputuskan pejabat atas dasar teori. Sementara itu fasilitas pendidikan yang sejak semula kurang, tidak berkembang secepat keputusan pejabat. Bagaimana bisa memenuhi target UAN?

Sebagai gambaran tidak jauh dari Malang, kota terbesar kedua di Jatim, saya masih dapat menjumpai ada sekolah dengan satu bangku berisi dua orang siswa. Gurunya gantian mengajar. Kebanyakan buku yang ada di perpustakaan masih kurikulum tahun 1994. Jumlah per item buku tak lebih dari hitungan jari tangan sebelah! Jangan mimpi memiliki laboratorium bahasa dan lainnya, WC saja sangat tidak layak.

Dengan kondisi semacam ini kita hendak memaksakan kualitas instan? Bagaimana bisa mencapai nilai UAN minimal kalau pegang buku yang benar saja tidak pernah dirasakan siswa ? Bahkan mereka yang terdukung oleh fasilitas saja belum tentu bisa lulus. Bukankah ini logika umum ?

Apa sebagian besar siswa yang kekurangan fasilitas di seluruh negeri ini lalu kita harapkan menjadi superman, punya otak nyeleneh seperti Einstein semua (yang ketika SMP malah dikeluarkan karena dia dianggap pemalas tetapi belasan tahun kemudian justru mengguncang dunia!). Dalam kenyataan itu jelas cuman harapan dari negeri 1001 dongeng belaka, tidak menginjak kenyataan.

Itu sama saja dengan melecehkan proses pendidikan. Manusia bukanlah software yang bisa di-upgrade dengan sekali klik. Proses pendidikan inilah yang seharusnya menjadi perhatian, sebagaimana amanat di dalam UU Sisdiknas (yang secara semena-mena diingkari oleh sistem UAN, karena merampas hak guru yang seharusnya menjadi penentu kelulusan siswa).

Lepas dari siapa yang harus dijadiken kambiang hitam nan congek, yang sudah jelas jadi korban adalah para siswa, anak2 kita sendiri. Beban kegagalan UAN itu jelas menjatuhkan mental mereka. Sekarang ini telah jadi stigma bahwa mereka itu bodoh, tidak cukup kompeten. Padahal yang jelas bersalah adalah para pejabat kita, orang tua, guru, sekolah, anggota DPR yang membiarkan sistem UAN ini dan terutama para maling di dunia pendidikan itu sendiri, yang hobi melakukan klaim namun tak pernah serius untuk memberikan dukungan fisik, moral, pikiran terhadap dunia pendidikan.

Sampai level Deputi Menteri pun (saya pikir menterinya juga sama gak ngertinya), bagaimanakah nasib puluhan ribu ’siswa terlantar’ ini nantinya? Siapakah yang bertanggungjawab?

Memang pendidikan formal bukan segalanya, karena banyak juga orang yang tidak sekolah dan drop out yang berhasil mencapai kesuksesan. Tetapi jangan lupa, yang berhasil dan sukses itu hanya sebagian kecil dan amat sangat kecil dibandingkan orang yang sukses berkat pendidikannya. Sementara sebagian besar diantara mereka yang tidak berpendidikan itu kemudian jadi sampah masyarakat di pinggiran dan terpinggirkan. Justru karena kondisi riil semacam itulah diadakan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan dan mengangkat harkat martabat bangsa. Itu baru statistik!

Kita tidak bisa menghimbau agar orang tidak usah sekolah saja kalau sekolah memberatkan atau gagal sembari berharap mereka semua akan bisa mencapai nasib baik dan sukses. Dengan kata lain, janganlah sistem pendidikan itu justru memberatkan atau menimbulkan kegagalan peserta didik.

Kita bangga bila mutu lulusan itu dapat tercapai berdasarkan proses yang benar. Bukan lewat kebijakan instan yang memaksa semacam ini (UAN). Yang mengorbankan upaya keras semua pihak terutama siswa dan guru selama 3 tahun hanya dengan hasil 2 jam UAN dalam 4 mata pelajaran yang itu sama sekali tidak mencerminkan kompetensi, kemampuan siswa sebagai manusia yang utuh, sebagai produk final dari layanan pendidikan nasional.

Saya tidak bisa mengerti pendapat sebagian pejabat Depdiknas yang mengatakan bahwa kita harus mampu melaksanakan pendidikan tanpa harus menjadi manja. Apakah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak itu disebut sebagai suatu kemanjaan? Bukankah itu justru amanat konstitusi yang harus ditunaikan oleh Pemerintah? Apakah kita akan menyebut siswa yang belajar dibawah naungan atap sirap karena gedung sekolahnya roboh itu sebagai anak manja? Kecuali bila dunia pendidikan kita mendapatkan fasilitas wah sebagaimana di negara maju di tengah keterpurukan bangsa, wajarlah disebut manja. Kita tidak menuntut hal semacam itu, hanya kewajaran dan pemerataan fasilitas pendidikan bukan cuma mutu instan.

Kalau mau kasuistis, bagaimana dengan siswa di lokasi pengungsian sejumlah bencana di tanah air yang hingga kini juga belum tuntas direhabilitasi. Apa mereka kita sebut manja juga? Padahal mereka selama ini menderita akibat tak becusnya Pemerintah menangani masalah sosial. Mereka justru korban berbagai
kegagalan Pemerintah dalam mengemban amanat konstitusi : melindungi segenap bangsa indonesia …

Maka jelaslah bahwa UAN itu hanya merupakan proyek prestise yang tidak membumi, hanya sekedar sebuah jalan pintas untuk membangun monumen pribadi para pejabat pendukungnya.

Para pejabat itu mengatakan bahwa kita selama ini terpaku dengan kelulusan dengan mutu yang rendah. Ini mengakibatkan rakyat kita tidak maju. Dunia industri mendapatkan pasokan SDM bermutu rendah. UAN akan menjadi filter sehingga sekolah, para guru tidak asal meluluskan siswa. Lebih baik mereka harus mengulang agar dapat memperbaiki diri dan memiliki peluang pengembangan diri dan kesempatan kerja yang lebih besar karena nilai akademiknya meningkat. Tentu saja ini sangat baik kalau UAN itu semua diterapkan dalam lingkungan yang ideal, dimana semua fasilitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke dalam kondisi yang standar, wajar, normal, sesuai kebutuhan minimal untuk dapat mencapai nilai UAN.

Pada kenyataannya UAN diterapkan dalam kondisi dimana lebih dari 80% infrastruktur pendidikan kita ini berada di bawah standar baku mutu yang ditetapkan oleh Depdiknas sendiri. Akibatnya, memang tak ada lagi sekolah atau guru yang asal meluluskan siswa. Namun yang terjadi sekarang justru adalah kongkalikong bagaimana mengakali UAN sehingga persentase kelulusan siswa tinggi. Segala cara sekarang ini dihalalkan termasuk jual beli jawaban dan membocorkan soal UAN. Kenapa harus begitu? Karena para guru itu tahu benar, tanpa kecurangan semacam itu, tanpa fasilitas yang memadai, sebagian besar siswa akan mengalami kegagalan. Dan itu artinya kondite sekolah dan guru menjadi taruhannya!

Komentar saya cuman satu : Pemerintah/Depdiknas harus konsekuen. Beri prioritas pada dunia pendidikan seperti amanat konstitusi. Berani tidak memberi anggaran sampai 30 % APBN/APBD tiap tahun untuk dunia pendidikan, khusus alokasi peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan saja dan bukan bercampur dengan anggaran operasional rutin. Dijamin, tanpa UAN pun kualitas pendidikan akan meningkat.

Berani tidak pejabat daerah mengorbankan anggaran tunjangan serta fasilitas jabatannya, mulai segala macam tetek berbau bengek seperti seragam, entertainment, dlsb. untuk memberi subsidi mutu pendidikan bukan operasionalnya, dus artinya fasilitas bagi peserta didik dan para pengajar. Kalaupun nantinya untuk biaya operasional, prioritas diberikan untuk kesejahteraan dan peningkatan SDM para pengajar.

Kalau itu sudah dilakukan, bolehlah menuntut target mutu! Adalah mustahil menuntut mutu kepada para pelaku pendidikan dan peserta didik bila mereka dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan, minimalis. Itu sama saja memaksa orang mencebur ke laut tanpa peralatan memadai meskipun tak bisa berenang. Sedangkan yang bisa berenang aja belum tentu selamat.

Kegagalan memang bukan kiamat bahkan bisa menjadi cambuk (motivasi) untuk bangkit kembali. Tetapi dalam kasus ketidaklulusan UAN, sama saja dengan mencambuk tanpa komitmen memberi support yang layak. Itu adalah suatu penganiayaan. Masa dunia pendidikan kita seperti kembali ke jaman jahiliyah?

Lebih baik, sementara Pemerintah belum bisa konsisten dengan komitmen memfasilitasi dan memperhatiken dengan serius mutu pendidikan, jangan menerapkan batas mutu yang tinggi. Toh pencapaian mutu itu juga tidak memberikan jaminan apapun terhadap kompetensi SDM yang diharapkan oleh dunia riil. Pendidikan kita tidak dirancang untuk match dengan dunia kerja. Selagi lapangan kerja juga tak tersedia, percuma saja ada hasil pendidikan setinggi langit.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui proses, bukan kebijakan instan. Proses membangun
infrastruktur dan content pendidikan secara serius, merata ke seluruh Indonesia. Baru setelah itu kita bisa menetapkan standar mutu lokal dan nasional.

Kalau sekarang ini dengan model UAN tidak ada fairness, bagaimana kita harus menuntut mutu pendidikan yang sama bagi siswa di Jakarta yang berkelebihan fasilitas dengan rekannya yang di Jayawijaya atau di lokasi penampungan pengungsi akibat konflik dan bencana? Yang sehari belum tentu bisa belajar 6 jam penuh. Indonesia jelas bukan hanya Jakarta atau Jawa saja. Di Jabodetabek dan di wilayah Banten bahkan masih ada sekolah yang kondisi fisiknya sangat tidak memadai, memprihatinkan.

Masih banyak guru di Jakarta yang terpaksa masih harus ngojek supaya asap dapur ngebul. Lebih dari 30 % statusnya honorer dan tidak mampu secara ekonomis maupun fisik untuk secara berkala menambah ilmu sebagai bekal mengajar. Belum lagi gedung yang selalu digusur atau roboh karena terlalu tua dan atau bangunannya dikorupsi. Dengan potret semacam itu, tidak logis menuntut mutu pendidikan. Banyak faktor yang berkaitan dengan masalah kenyamanan dan rasa aman menjadi penentu utama proses peningkatan mutu.

Tidak pernah mutu bisa tercapai hanya karena selembar SK yang menuntut batas minimal nilai kelulusan. Faktanya, puluhan ribu siswa yang notabene sudah 3 tahun belajar, tidak lolos.

Khusus masalah 4 mata ujian UAN sendiri, model semacam itu berasal dari pemikiran ‘penyeragaman ala orde baru’ yang maunya pragmatis dengan tekanan politis dari atas. Namun tidak berpijak kenyataan keanekaragaman khazanah pendidikan dan situasi domestik di daerah ataupun masing-masing sekolah.

Adalah konyol bila peserta didik harus tidak lulus hanya karena nilai matematika 3,9. Sementara nilai matematika itu tak mencerminkan kompetensi anda sama sekali karena jurusan anda di SMK adalah Tata Boga atau minat dan potensi anda pada psiko test ada di bidang sosial murni bukan eksak. Sementara UU Sisdiknas secara lugas mengatakan bahwa pendidikan nasional adalah berbasis kompetensi. Lagi-lagi UAN adalah bentuk pengingkaran terhadap UU Sisdiknas. Pengingkaran terhadap basis kompetensi.

Lebih edan lagi bila ternyata selama 3 tahun siswa sekolah nilai untuk pelajaran matematika selalu 7! Kebetulan guru matematika salah memberikan latihan soal yang ternyata polanya tidak seperti yang muncul di UAN. Ini adalah fakta teknis yang banyak terjadi. Sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa ada seorang juara olimpiade fisika bisa gagal dalam UAN? Kita bahkan tidak pernah mengetahui kondisi siswa secara psikologis dalam menghadapi situasi UAN. Berbeda dengan masa sebelumnya dimana ujian akhir hanya menjadi salah satu faktor penentu kelulusan, sekarang ini UAN menjadi satu-satunya yang menentukan kelulusan! Tentu saja, barangkali tingkat stress siswa ketika menjalani UAN akan jauh lebih tinggi dibanding bila menggunakan sistem penilaian gabungan yang menghormati keseluruhan hasil proses belajar selama bertahun-tahun.

Silahkan tanya ke kursus bimbingan belajar, mereka yakin, keberhasilan siswa menyelesaikan soal ujian lebih banyak ditentukan keterampilan teknis strategis dalam mengenali dan mengerjakan soal ujian. Kalau guru ternyata salah memberikan pelatihan soal, celaka-lah siswa! Apalagi kalau gurunya juga tak punya kemampuan memadai. Kerja keras 3 tahun itu menjadi tidak berarti hanya karena kesalahan teknis dalam 2 jam waktu UAN.

Apabila kita berada di posisi sebagai peserta didik (siswa), apakah mau menerima kondisi tidak fair yang semacam ini? Jadi calon pesakitan dan kelinci percobaan para pejabat? Apakah mental gak jatuh?

Ketika SMA dulu, saya tergolong 3 besar (dari belakang). Kebetulan guru yang membimbing saya waktu itu amat canggih, meskipun nalar ini nggak jalan tapi ‘kelompok terbelakang’ ini bisa lolos EBTANAS (waktu itu) dengan cukup mengesankan. Berkat siasat teknis mengerjakan soal yang terus di ajarkan dan dilatih kepada kami para penunggu peringkat buncit. Bahkan akhirnya kami bisa masuk 10 besar kelas dalam perolehan NEM (kali ini dari atas).

Sementara, nilai harian kita selama 3 tahun sekolah, sebenarnya amat menyedihkan. Sama sekali tidak bisa dibanggakan. Terus terang, tidak ada perasaan menang ketika itu. Justru saya merasa ada di posisi tidak benar karena keberuntungan 2 jam ujian telah melecehkan proses dan kerja keras 3 tahun dari teman lainnya yang sebenarnya sungguh-sungguh belajar namun kurang beruntung di ujian akhir! Hal yang sama terjadi ketika mengikuti UMPTN. Siswa yang cemerlang ternyata tidak lolos. Siswa yang sejak awal memang bandel, justru lulus, namun akibatnya bisa diduga, setelah 2 tahun drop out juga!

Lain soal bila yang diujikan dalam UAN itu benar-benar berbasis kompetensi. Misalnya, untuk jurusan teknik, saya pikir matematika teknik tentunya sangat penting, justru tidak masuk akal kalau tidak ada. Namun untuk jurusan sosial murni, apakah perlu matematika ? Saya pikir, pada masa saya SMA dulu lebih fair. Mata ujian kompetensi tergantung jurusannya dan materi yang diujikan pun tidak sama.

Katakanlah, jurusan sastra dan budaya (A4), tetap ada matematika, karena mata pelajaran itu tujuannya kan melatih kemampuan penalaran, namun tentu saja soal-soal yang diajukan jauh lebih ringan dari materi matematika yang diujikan untuk jurusan eksakta seperti Fisika (A1) dan Biologi (A2). Dan tentu saja tidak dijadikan killer point yang bisa menjatuhkan peserta didik.

Kalau sekarang, semua dipukul rata begitu saja. Ini menyedihkan dan merupakan kemunduran. Karena ada paradigma penyeragaman tadi. Padahal kita tahu, setiap peserta didik adalah suatu individu yang unik, dengan keragaman kemampuan yang tentu saja tidak bisa disamaratakan seenak udel penentu kebijakan.

Sekali lagi, pendidikan adalah sebuah proses, bukan normatif sesaat. Kalau ingin mengukur hasil dan menciptakan standar mutu, basisnya haruslah proses, bukan hasil final saja. Kalau begitu caranya, mending siswa kita sarankan 3 tahun itu nitip absen doang dan baru menjelang UAN ngotot SKS (sistem
kebut semalam) ! Itu lebih fair nampaknya …

Saya sangat menghargai ketulusan dan semangat seorang pendidik yang pantang menyerah meskipun tidak setuju dengan sistem yang ada. Di tangan mereka inilah sebenarnya bergantung masa depan para siswa di tengah ketidakpastian sistem pendidikan. Semoga rekan pendidik yang lain bisa menjadikan teladan. Saya berdoa agar para pendidik semacam ini tetap menjadi ujung tombak pendidikan di negeri ini dan mendapat rahmat serta pertolongan dari Tuhan. Dan semoga anak-anak kita juga memiliki semangat yang sama dan menteladani gurunya. Sehingga situasi sontoloyo semacam ini tidak menghalangi niat berproses menjadi cerdas dan maju.

Saya adalah orang yang berada di luar sistem pendidikan nasional namun saya merasa patut turut serta memperjuangkan dan membantu dengan segala cara, yang mungkin dilakukan dalam kapasitas apapun. Sebab memang benar kalo cuma merengek dan berkeluh kesah, tidak akan mengubah sesuatu. Dari semua pilihan yang sama-sama tidak rasional, menerima kondisi adalah salah satu jalan keluar. Namun bukan berarti hal semacam ini patut dibiarkan tanpa dikritisi dan menyumbangkan idea solusi.

Tanpa bermaksud kampanye, tadi malam saya melihat di TVRI salah satu Capres mengatakan, ada baiknya gaya hidup pejabat Pemerintahan supaya diturunkan sampai level kelas menengah bawah masyarakat kita. supaya bisa bersahaja dihadapan rakyatnya. Lebih penting lagi, itu artinya ada pengurangan alokasi anggaran operasional negara untuk tunjangan yang kurang perlu dan itu bisa disuntikkan untuk anggaran pendidikan.

Itu adalah pilihan yang bijaksana karena penurunan gaya hidup bukan berarti menurunnya kesejahteraan. Karena justru Pemerintah patut meningkatkan kesejahteraan PNS termasuk juga guru honorer. Gaya hidup adalah sikap mental. Apabila angka kesejahteraan dinaikkan 100 x pun, namun bila gaya hidupnya ala jet set, tetap tidak akan mencukupi dan akan jadi penyebab KKN.

Saya membaca APBD salah satu Pemda, anggaran baju dinas kepala daerah bisa mencapai 50 juta per tahun. Ksaja dialokasikan sekali saja, dengan gaya hidup yang bersahaja, hanya dengan sekali anggaran masih akan cukup layak baju dinas itu dipakai selama 5 tahun masa jabatan. Artinya ada 4 x 50 juta = 200 juta rupiah yang bisa dihemat. Itu baru seorang pejabat. Setidaknya ada puluhan pejabat teras Pemda termasuk DPRD yang mendapatkan anggaran serupa. Kalau dikumpulkan dan dialihkan sebagai bea siswa, alangkah berartinya. Toh, itupun uang rakyat.

Hal-hal semacam itulah yang seharusnya lebih pantas terus dikoreksi bukan UAN.

Popularity: 21% [?]