Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Bencana Internet Nasional

Posted by pataka on December 30th, 2006

(terputusnya kabel fiber optik bawah laut Taiwan)

Introduksi

Putusnya kabel fiber optik bawah laut di perairan Taiwan akibat gempa, telah melumpuhkan jaringan telekomunikasi dan Internet di kawasan Asia. Kabel fiber optik Taiwan ini adalah salah satu jaringan tulang punggung (backbone) utama ke Amerika. Hongkong dan Singapura sebagai simpul (exchange) utama di Asia sangat bergantung pada jaringan tersebut.

Indonesia sendiri, sebagian besar jalur Internetnya terhubung ke exchange Singapura atau Hongkong baik itu melalui kabel fiber optik bawah laut maupun melalui satelit. Akibatnya, sebagaimana negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, jaringan Internet Internasional di Indonesia menjadi terganggu. Bahkan bisa dibilang Internet Indonesia telah terisolir akibat kejadian ini.

Alternatif

Sebenarnya, selain kabel fiber optik Taiwan, ada alternatif lain di jalur yang sama (menuju ke Hawaii), yaitu melalui kabel fiber optik bawah laut Jepang yang memiliki kapasitas kurang lebih sama. Namun selama ini jalur tersebut lebih banyak digunakan oleh Jepang sendiri dan pada kondisi darurat seperti saat ini, tentu tidak mudah untuk melakukan pengalihan traffic dari segi teknis, waktu dan biaya.

Alternatif lain adalah jaringan fiber optik darat melalui China menuju ke Eropa, akan tetapi backbone ini kurang populer karena lintasannya cukup jauh dari pusat Internet dunia di Amerika. Sebenarnya Indonesia juga dilintasi oleh jaringan fiber optik bawah laut lainnya dari Australia menuju ke Eropa, akan entah mengapa justru tidak ada terminasi jalur ini di wilayah Indonesia.

Indonesia juga terhubung ke Internet melalui jalur satelit dengan kapasitas yang jauh lebih rendah dan mahal. Pada kondisi tertentu, jalur satelit ini sesungguhnya masih bisa dimanfaatkan untuk akses Internet cadangan. Akan tetapi, sejak dibatasinya ijin akses ke satelit asing oleh Pemerintah, maka operator memilih satelit domestik yang coverage areanya hanya mencapai Hongkong dan Singapura.

Karena ujung akses satelit ke Hongkong dan Singapura tetap harus melewati kabel fiber optik Taiwan (untuk menuju ke Amerika), maka akses satelit pun tidak dapat diharapkan sebagai backup. Kecuali bila menggunakan satelit asing yang berada di atas Pasifik sehingga mampu menjangkau kepulauan Hawaii. Di Hawaii, banyak tersedia layanan Hub Satelit yang menghubungkan Amerika ke Asia Pasifik.

Ketergantungan

Ketergantungan Indonesia terhadap saluran Internasional seharusnya tidak perlu terjadi bila ijin akses Internasional secara langsung dibuka oleh Pemerintah. Hingga saat ini, hanya sebagian kecil operator yang memiliki ijin terminasi Internasional langsung, sehingga terjadi praktek monopoli terhadap jalur utama Internet dan saluran Internasional.

Padahal jalur itupun bukan milik sendiri alias sewa dan bergantung pada orang lain. Sejak awal era telekomunikasi dasar (hampir 30 tahun yang lalu) hingga ke era Internet, Indonesia hanya memiliki akses satelit ke Internasional. Sedangkan akses terestrial, kita tidak pernah memiliki, kendati tingkat pertumbuhan kebutuhan terus meningkat.

Bila para penyelenggara Internet dari Sabang sampai Merauke diijinkan melakukan akses langsung ke Internasional lewat berbagai alternatif saluran, maka saat ada force majore (seperti sekarang) dapat dihindarkan kelumpuhan akses secara nasional akibat ketergantungan saluran dan praktek monopoli. Setidaknya, kerugian bisa diminimalisir dan tidak seluruh Indonesia terisolir.

Kelemahan lain adalah dalam hal distribusi dan isu pemerataan akses. Selama ini, saluran Internet hampir seluruhnya terpusat di Jakarta. Padahal, secara geografis sebenarnya banyak titik lain seperti Sumatera (ke Thailand – selain ke Malaysia dan Singapura), Sulawesi (ke Filipina – Taiwan – Jepang), Papua (ke Hawaii) dan Nusa Tenggara (ke Australia) dapat menjadi semacam ‘pintu keluar’ menuju ke jaringan Internasional baik secara terestrial (kabel, microwave) maupun satelit.

Solusi

Konsep Palapa O2 Ring yang baru-baru ini diluncurkan Pemerintah, sebenarnya adalah tawaran solusi yang sangat ideal. Tinggal bagaimana cara melakukan percepatan dan melibatkan peran serta swasta dan komunitas secara lebih luas. Barrier to entry dari sisi regulasi harus secepatnya dihilangkan dan kesempatan serta dukungan seharusnya juga diberikan kepada UKM untuk membangun infrastruktur di daerah sesuai skala kemampuannya.

Untuk itu Pemerintah harus memberikan jaminan proteksi, antara lain dengan melakukan ‘unbundling’ bagi incumbant yang ikut bermain di wilayah yang sedang digarap oleh UKM. Termasuk jaminan interkoneksi kepada incumbant, numbering plan dan transfer pricing yang fair bagi UKM yang masih menggunakan infrastruktur incumbant. Sehingga ada perlakuan yang adil dan tingkat permainan yang sama bagi semua pemain.

Solusi lain dalam jangka pendek adalah Pemerintah menyediakan agregasi bagi sejumlah jaringan Internasional. Secara bisnis, agregasi yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan kepercayaan diri dan posisi tawar yang lebih baik kepada penyelenggara jaringan Internasional. Penyelenggara akses domestik juga akan merasa lebih terjamin, karena agregasi ini berasal dari inisiatif Pemerintah.

Hal semacam ini telah dilakukan sejumlah negara, seperti China, Thailand, Malaysia dan Korea. Fungsi agregasi juga dapat bermanfaat sebagai Exchange di tingkat Nasional. Sedang dari sudut keamanan, agregasi akan mempermudah mekanisme pengamanan dan pengawasan terhadap jaringan Internet. Lembaga seperti ID-SIRTII akan dapat berperan maksimal apabila ada agregasi Nasional.

Manfaat lain adalah deteksi dan peringatan dini potensi ancaman terhadap infrastruktur, termasuk melakukan tindakan proteksi apabila diperlukan, dapat dengan segera diantisipasi. Termasuk, apabila terjadi kedaruratan seperti saat ini, dapat dilakukan pengalihan rute akses tanpa bergantung kepada kebijakan pihak lain dan tanpa harus melakukan deal bisnis baru (meskipun itu sifatnya sementara).

Alternatif akses diperlukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat ketergantungan kepada saluran. Terutama apabila satu-satunya saluran yang tersedia terganggu, seperti bencana yang terjadi di Taiwan. Dengan adanya backup dan redudansi diharapkan sejumlah aplikasi penting dan transaksi penting tetap dapat berlangsung, termasuk dalam aspek keamanan negara.

Koordinasi Data

Dalam kejadian semacam ini, kelemahan utama Indonesia adalah tidak adanya data yang cukup valid. Sehingga ketika Pemerintah maupun swasta berinisiatif melakukan tindakan, tidak ada analisa yang cukup untuk dijadikan dasar dan justifikasi kebijakan. Waktu terbuang, tindakan dilakukan parsial dan reaktif karena menunggu reaksi publik.

Wajar apabila komunitas beranggapan bahwa perhatian Pemerintah dan Industri Internet terhadap kepentingan publik sangat rendah dan lambat, tidak proporsional dan tidak profesional. Kendati di bidang Pemerintahan dan Keamanan sendiri sebenarnya kerugian juga telah dialami. Misalnya, ada laporan bahwa NCB Interpol Indonesia terputus komunikasi dengan luar negeri, karena ternyata amat mengandalkan saluran Internet.

Apabila dikoordinasikan dan diberdayakan dengan baik, sejumlah lembaga cukup kompeten untuk menjadi penyedia data. Misalnya APJII memiliki data tingkat penetrasi dan profil pengguna Internet, AWARI dan IndoWLI yang memiliki data sebaran internet point of access, ID-SIRTII (yang baru dibentuk) mampu mengelola dan menganalisa pola pemanfaatan serta menghitung agregat traffic Internet Nasional.

Ditjen Postel juga memiliki data mengenai jumlah operator dan pertumbuhannya. Alternatif lain adalah pusat data media, seringkali catatan pemberitaan, data dari nara sumber dan pembanding di tingkat internasional tersedia. Bila semua data ini dapat dikumpulkan, dianalisa dan dioleh menjadi sebuah informasi statistik, maka akan cukup mudah melakukan mitigasi.

Peran koordinasi inilah sebenarnya yang diharapkan dari Pemerintah dalam situasi darurat semacam ini. Terutama untuk menekan kerugian, menenangkan masyarakat dan industri, mendorong upaya bersama serta menjamin pemulihan. Apabila koordinasi berjalan baik, solusi akan lebih mudah didapat dan akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Internet.

Pengertian kedaruratan, secara konvensional masih mengacu adanya ancaman terhadap kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, bencana yang menimpa Internet pada saat ini, oleh publik masih belum dianggap sebagai sebuah kedaruratan. Padahal, bagi kegiatan ekonomi, situasi ini sudah menimbulkan kerugian.

Pemerintah seharusnya punya wewenang untuk memutuskan status atas kondisi ini. Mengapa status kedaruratan ini penting? Karena meskipun belum dianggap mengancam nyawa, tapi Internet faktanya adalah salah satu tulang punggung perekonomian saat ini dan di masa depan, serta teknologi yang digunakan merupakan platform utama kegiatan bisnis terutama dalam kaitan interaksi global.

Secara langsung, Industri akan menghadapi tuntutan dari komunitas yang merasa dirugikan akibat peristiwa ini. Hal ini harus dicegah dengan sebuah statement Pemerintah yang akan menyatakan kondisi force majore. Dengan adanya statement ini, industri akan terbantu untuk memulihkan situasi.

Kerugian

Perhatian Media yang sangat terbatas dalam isu bencana Internet adalah indikator (meskipun sumir) rendahnya pemahaman publik terhadap peran Internet dalam kehidupan bangsa. Dengan kata lain, Pemerintah khususnya Depkominfo, belum berhasil membumikan Internet. Ini adalah permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan.

Kesadaran masyarakat, terutama komunitas yang terkait langsung dengan Internet, adalah faktor penting yang harus diberdayakan. Semakin banyak masyarakat memahami peran Internet, maka akan semakin mudah menerima dan menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan. Mereka juga akan mempersiapkan diri dan mampu menyediakan solusi mandiri terhadap permasalahan tersebut.

Pada saat ini, rendahnya pemahaman itu pada satu sisi bisa menjadi blessing in disguise, masyarakat tidak menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Namun di sisi lain, secara ekstrim bagi sebagian orang, lumpuhnya Internet adalah suatu kedaruratan dan menurunkan produktifitas.

Beberapa laporan di sejumlah kampus menyebutkan terjadinya gangguan aktifitas akademik yang serius. Sejumlah civitas gagal mendapatkan jurnal penting yang menjadi salah satu sumber pelajaran. Beberapa komunikasi dan jadwal akademik penting terkait program pendidikan tinggi memanfaatkan e-learning terpaksa ditunda atau dibatalkan. Padahal, waktu akademik terus berjalan.

Di beberapa perkantoran utama di Jakarta, pada satu minggu terakhir, banyak karyawan memilih cuti karena sebagaian besar aktifitas mereka bergantung pada Internet. Mulai dari koordinasi harian / korespondensi bisnis (email, chatting, pertukaran data, VOIP) hingga analisa pasar dan penjualan. Ini adalah fakta, betapapun kecilnya, produktifitas sudah jelas mengalami penurunan dan gangguan.

Meskipun belum ada analisa data akurat, namun sejumlah data mentah sebenarnya dapat menjadi indikator awal yang menunjukkan luasnya peran Internet di Indonesia. Pada beberapa sektor, bahkan bisa dianggap vital. Sebut saja di bidang transaksi saham dan valas Internasional yang membutuhkan koneksi Internet dari detik ke detik.

Memang belum pernah terungkap, berapa besar transaksi harian dari sektor ini, namun di Jakarta saja hampir di semua gedung di kawasan segitiga emas terdapat perusahaan trading dengan masing-masing menghidupi puluhan karyawan. Padahal perusahaan sejenis juga tersebar di sejumlah kota di seluruh Indonesia dan semuanya sangat bergantung kepada Internet.

Dari sektor transportasi dan pariwisata, kerugian juga mulai dirasakan. Penerbangan dan hotel yang mengandalkan reservasi online dan sindikasi Internasional, harus menghitung ulang potensinya dan berpindah ke sistem manual. Apalagi peristiwa ini terjadi tepat di akhir tahun, peak season, dimana sejumlah transaksi memerlukan verifikasi dan konfirmasi. Sangat sulit melakukan koordinasi.

Pengguna Internet tahun 2006 dilaporkan mencapai 25 juta orang (10 % populasi), sekitar 5 juta diantaranya adalah pelanggan tetap. Pengguna terbesar adalah di bidang bisnis, perdagangan dan UKM, diikuti oleh sektor pendidikan dan pemerintahan. Pengguna rumahan (perorangan) dan WARNET mendominasi dari sisi pemakaian bandwidth, sedang di wilayah Indonesia Timur, Internet adalah alternatif telekomunikasi yang lebih murah.

Kalangan perbankan memiliki data yang menarik, dimana saat ini sekitar 1/2 juta orang menggunakan layanan e-banking secara aktif. Diperkirakan sekitar 200 ribu menggunakannya untuk aktifitas bisnis UKM. Sedangkan pengguna korporat telah mencapai angka puluhan ribu. Mereka memanfaatkan e-banking untuk berbagai keperluan transaksi termasuk payroll dan payment yang berlaku juga di luar negeri melalui layanan sindikasi perbankan konvensional yang ada.

Artinya, sebagian pengguna Internet telah mengandalkan transaksi e-banking sebagai pendukung aktifitas ekonominya. Meskipun juga belum diketahui berapa besarnya perputaran uang yang terjadi, namun sudah cukup jelas bahwa gangguan terhadap Internet ke depan akan sangat berpengaruh terhadap roda ekonomi dan produktifitas bangsa.

Di bidang telekomunikasi sendiri, diperkirakan sudah sekitar 15% traffic percakapan (terutama SLI dan SLJJ) telah menggunakan teknologi VOIP (Voice Over Internet Protocol) yang sangat bergantung kepada saluran Internet (infrastruktur berbasis IP). Tingkat pertumbuhan VOIP juga terus meningkat di seluruh dunia, sehingga bila pada 2008 kebijakan duopoli telekomunikasi dicabut, kompetisi bidang ini pasti akan meningkat tajam.

VOIP, sebagai masa depan teknologi untuk telekomunikasi dasar, memiliki pengaruh yang luas pada publik bahkan pada mereka yang awam terhadap Internet. Apabila keamanan dan keberlangsungan layanan ini tidak terjamin, maka dampak yang dirasakan akan lebih luas. Pemerintah dan industri harus menyiapkan diri mengantisipasi hal ini.

Kesimpulan

Meskipun secara umum komunitas Internet selalu menekankan pentingnya kemandirian dan terutama independensi pengelolaan, namun ternyata dalam banyak hal peran serta Pemerintah tetap penting. Misalnya dalam hal menghadapi kondisi darurat, konflik dan pertanggungjawaban terhadap publik. Di banyak negara termasuk di Amerika sendiri bahkan Pemerintah berperan sangat jauh terutama dalam mengatur infrastruktur.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan majemuk, tidak dapat bergantung hanya kepada satu atau dua pilihan teknologi dan layanan. Demikian juga dalam hal akses Internet, harus ada alternatif saluran yang juga terdistribusi merata ke seluruh Indonesia. Pemerintah perlu berinisiatif melakukan koordinasi agregasi (melalui otoritas) dan mempermudah (melalui deregulasi) ketersediaan alternatif pintu keluar Internet Indonesia.

Pemerintah juga harus berperan sebagai koordinator dalam penyediaan data, informasi dan statistik menyangkut seluruh aspek infrastruktur dan pemanfaatan Internet Nasional. Ini sangat penting bagi upaya mitigasi, analisa dan penyediaan solusi bila terjadi kedaruratan dan ancaman yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Pemerintah harus bertanggung jawab dan melakukan antisipasi, karena bagaimanapun juga keberadaan Internet di Indonesia tidak lepas dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Dengan kecenderungan Internet sebagai pilihan teknologi dan platform aktifitas publik yang diyakini mampu meningkatkan produktifitas, maka dampak ancaman dan kedaruratan di masa kini dan ke depan akan makin besar pengaruhnya bukan hanya bagi komunitas Internet, namun juga masyarakat awam. Bersama kalangan industri, Pemerintah harus dapat memberikan jaminan keamanan dan keberlangsungan yang merupakan dasar kepastian ekonomi. Sehingga masyarakat tidak ragu memanfaatkan Internet untuk berbagai keperluannya secara optimal demi kemajuan bangsa.

(M. Salahuddien (praktisi dan konsultan TI), saat ini aktif di Asosiasi Indonesia Wireless LAN Internet (IndoWLI) sebagai anggota Dewan Ketua dan Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI) sebagai anggota Presidium)

One Response to “Bencana Internet Nasional”

  1. aafadloli Mozilla Firefox 3.0.6 Windows XP
    Says on Mozilla Firefox 3.0.6 Windows XP

    Ohhh… :o:o:o:o:o:o:o

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>