Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Awas! Razia Warung Internet

Posted by pataka on October 28th, 2004

Dilema Etik dan Kerancuan Tatanan Industri

Sepanjang Agustus – September 2004, dilaporkan razia WARNET sejumlah daerah oleh aparat Pemda, Ormas dan Polri. Razia kali ini mendapat publikasi luas dan disorot masyarakat. Obyek razia adalah pornografi, perijinan dan HAKI.

Razia adalah dilema klasik yang dihadapi bisnis WARNET sejak awal. Terus terjadi secara periodik tanpa ada solusi komprehensif. Berbeda modus dan variasi saja.

Pornografi, cybercrime juga masalah etik berkarat. Soal HAKI, WARNET adalah salah satu pelanggar terbesar. WARNET juga terjebak masalah perijinan, yang bersumber dari kerancuan tatanan industri telematika nasional keseluruhan.

Pornografi, Lagu Lama, Kaset Baru

Pornografi WARNET adalah lagu lama. Kaset barunya berupa modus (kemasan, materi, penyajian). Dulu hanya sedia gambar porno, kini film. Semula ditonton sambil sembunyi, kini jadi menu utama, bisa di-kopi, ditonton di rumah.

Pornografi juga fenomena lama di Internet, ia materi tertua setelah teknologi dan pendidikan. Material tersedia luas di Internet. Download atau nonton langsung gratis. Membeli atau langganan (membership) dengan bentuk beragam, gambar (foto), kartun (manga), film, klip, atau cerita (stensilan digital).

Pornografi ada yang komersial maupun berbasis komunitas. Distribusi komunitas memakai teknologi file sharing atau mailing list. Sifatnya tukar materi gratis antar anggota. Pornografi Internet dianggap aktivitas privat yang tak terjangkau hukum.

WARNET menjual membership situs porno. Pengunjung memakai account itu untuk download material. Account diperoleh dari carder, hasil uji validasi nomor credit card. Carder mencobakan ke situs pornografi. Kalau sukses, nomer credit card bisa digunakan untuk transaksi serius / besar. Sedang account pornografi tsb., dianggap bonus yang dihadiahkan begitu saja ke pengelola WARNET.

Cara klasik ini menghabiskan resource (bandwidth, space harddisk) WARNET. Sering menimbulkan masalah teknis, komputer WARNET dipenuhi program dialer, spyware, trojan dan virus. Situs porno biasanya disponsori pebisnis online yang menyebarkan adware/malware. Ini menyebabkan komputer tidak berfungsi baik.

Kini modusnya lain, pengelola WARNET menjadi warung pornografi siap saji. Sedia materi siap pakai, dinikmati di tempat, dikopi atau dibawa pulang serta terima pesanan. ‘Pesan bawa pulang’ makin marak, karena aman, anonim, murah dan cepat (efisien). Tidak capek browsing atau kena resiko razia.

Daya Tarik Pornografi di WARNET

Anonimitas WARNET adalah daya tarik utama. Pelaku merasa terjamin rahasianya, baik konsumen maupun produsen. Internet memberi peluang yang nyaris tak terjangkau hukum, karena di Indonesia bisnis pornografi adalah terlarang.

Daya tarik lain, sex toys, obat yang tabu diperdagangkan terbuka serta material pornografi itu sendiri. Terutama artis lokal, diduga diproduksi periodik. Publisitas juga memicu rasa penasaran, selalu disebut material itu tersedia di Internet. Bagi awam Internet identik WARNET, ke sanalah mereka menuju. Karena peredaran materi di dunia riil terbatas dan beresiko jadi sasaran petugas.

Aparat sebenarnya eksis, terbukti kasus transaksi seks di Internet, toko cyber sex dan jaringan paedophilia pernah diungkap. Di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bali dan Malang. Kejahatan cybersex, cyberporn bisa dijangkau hukum Indonesia. Namun pelaku tak jera, karena pembuktiannya tak sederhana dan sanksi relatif ringan.

Pelanggaran HAKI

WARNET juga terlibat aktif dalam kasus penggunaan dan penggandaan material (piranti lunak) yang dilindungi UU HAKI. Ini juga sasaran empuk razia aparat.

Umumnya WARNET memakai piranti lunak bajakan. WARNET tak mampu membeli piranti lunak legal, sementara pasar menuntut program yang umum dipakai. Walau ada alternatif produk open source yang gratis, namun pasar terlanjur terbiasa memakai program bajakan. Sehingga menjadi lingkaran setan.

Kekayaan Internet dalam hal crack, warez program, film, musik bajakan (MP3) amat besar dan selalu terbaharui, adalah daya tarik. Ini mendorong WARNET menjadi salah satu titik distribusi material tidak sah ini ke masyarakat. WARNET seolah menjadi cermin sikap permisif komunitas telematika terhadap HAKI.

Material pornografi pun sebenarnya dilindungi HAKI, tidak boleh diperjualbelikan atau diedarkan seenaknya. Masalah ini tecantum jelas dalam setiap Terms And Conditions, yang harus disetujui oleh calon member. Berlangganan dan membeli material pornografi tetap terikat pada ketentuan HAKI.

Penegakan HAKI di WARNET harus difasilitasi, misalnya insentif piranti lunak yang terjangkau. Asosiasi dan pemerintah bisa melakukan deal dengan vendor piranti lunak. Atau melalui gerakan open source, sehingga masyarakat biasa memakai software legal. Ini mungkin terjadi jika ada program pemerintah yang konsisten.

Tanggung Jawab Pemilik Usaha WARNET

WARNET banyak dirazia karena memfasilitasi kasus cybercrime dan credit card fraud. Menyediakan tools fraud serta menjadi agen / perantara / penadah hasil fraud. Kini bergeser dengan menjadi penyedia materi porno, warez dan MP3.

Banyak WARNET menyediakan kamar khusus (alasan privacy / VIP). Atau menata sekat ruangan sedemikian rupa tertutup. Sehingga pengunjung dapat melakukan kegiatan sangat pribadi yang rentan penyelewengan. Antara lain untuk cover up praktik menyewakan materi porno atau cyberfraud pada masa sebelumnya.

Pemicu masalah ini adalah persaingan ketat, minimnya kreatifitas usaha, pasar yang lesu dan tuntutan pelaku usaha / pemilik modal. Ini memaksa manajemen WARNET melanggar batas etika, moral dan hukum. Demi kejar setoran.

Kurangnya pengetahuan teknis melemahkan kontrol pemilik pada manajemen. Pengelola terlalu leluasa menentukan layanan yang diselenggarakan. Sedang pemilik tak peduli yang dilakukan pengelola, selain profit dan keuangan saja.

Ketika terjadi kasus, pengelola jadi tersangka dan pemilik hanya saksi.

Situasi ini tidak sehat. Turunnya pertumbuhan usaha, pergeseran fungsi WARNET yang meluas dan munculnya berbagai kasus. Secara umum makin menjatuhkan kredibilitas WARNET. Tekanan dan pukulan bertubi menimpa, termasuk razia.

WARNET agen informasi masyarakat, yang berfungsi mendidik, kini identik usaha hiburan karena games, pornografi, cybercrime. Pemilik memiliki tanggung jawab rehabilitasi citra ini. Harus paham visi misi WARNET, memberi arahan manajemen agar berbisnis secara terhormat sehingga iklim usaha kembali kondusif.

Pemerintah harus mengambil inisiatif peran pembinaan, bukan hanya melakukan represi saja. Bersama asosiasi, bisa dilakukan program workshop manajemen, etika dan teknis periodik. Pakar dan aparat yang kompeten dilibatkan. Kegiatan dikoordinasikan terstruktur, sehingga bisa merata ke semua daerah.

Code of Conduct Untuk WARNET

Motif WARNET dalam pornografi tak lepas dari lesunya bisnis. Animo masyarakat pada WARNET sebagai sentra informasi dan media pembelajaran publik, turun 2 tahun terakhir. WARNET terpaksa improvisasi, jadi game center / online. Dan agar survive, harus sedia layanan yang berbeda. Antara lain porno, carding dan judi.

Kondisi ini akibat belum adanya code of conduct sebagai landasan etika bisnis WARNET. AWARI dan ICT Watch sebenarnya telah menyusun rancangan code of conduct dimaksud. Namun, kode etik haruslah merupakan kesepakatan moral yang mengikat. Kesepakatan ini belum diperoleh AWARI dari komunitasnya.

Rancangan code of conduct ini terhambat masalah sosialisasi serta perbedaan perspektif. Ada WARNET yang terlanjur pragmatis, ada juga yang masih berusaha idealis. Ini adalah dilema, karena solusi atraktif yang bisa membangkitkan lagi bisnis WARNET belum ada. Sehingga sulit mengeliminasi sikap pragmatis WARNET.

Kesepakatan perlu segera dilakukan melalui sebuah Musyawarah Nasional.

Standarisasi dan Klasifikasi

Banyak usulan agar AWARI melakukan standarisasi dan klasifikasi bisnis WARNET. Sebagai tanggung jawab pengusaha terhadap publik dan iklim usaha yang sehat.

Standarisasi bukanlah pembatasan upaya kreatif. Setiap WARNET punya identitas unik, tata ruang, tarif, fasilitas pendukung dsb. Standarisasi adalah koridor teknis yang jadi tolok ukur, sampai batas mana kreatifitas tidak menjadi kontraproduktif terhadap industri WARNET dan pencitraannya.

Klasifikasi dimaksudkan untuk menata struktur bisnis WARNET. Misalnya, WARNET games online, klasifikasinya WARNET hiburan. Yang melayani wisata, dilengkapi reservasi online, travel guide dsb. Masuk klasifikasi WARNET wisata.

Pembatasan jenis layanan juga perlu dilakukan sesuai wilayah operasi misalnya pemukiman dan kawasan pendidikan dsb. Berbeda dengan WARNET di mall. Akses vulgar akan relatif terkontrol dan WARNET fokus pada fungsi supportif dan sinergi dengan aktifitas masyarakat di lingkungannya.

Konsekuensi teknis klasifikasi adalah perijinan (Pemda). Bentuknya ijin usaha / tempat usaha yang diatur perda. Kendalanya, perijinan selalu menjadi barrier to entry dan motif pungutan (PAD) ketimbang fungsi pembinaan tatanan industri.

Perijinan menjadi pemerasan struktural terhadap WARNET. Klasifikasi tidak tepat, WARNET digolongkan permainan ketangkasan. Ini menyudutkan WARNET sehingga rentan pemerasan instansi lain, seperti keamanan, bahkan juga preman jalanan. Belum lagi, tak ada keseragaman aturan pada setiap Pemda, karena otonomi.

Perijinan Pemda kontraproduktif bagi WARNET. Investasi turun, penetrasi Internet terhambat dan melambat, karena WARNET ujung tombak penyedia akses Internet masyarakat secara masal dan terjangkau.

Dilema, karena regulasi perlu untuk klasifikasi WARNET dan menempatkan pada lingkungan yang tepat. Solusinya, harus ada regulasi di tingkat pusat agar tak ada interprestasi berbeda di tiap pemda. Meski Otonomi Daerah, Telekomunikasi tetap kewenangan pusat. Dan WARNET adalah bagian dari industri telekomunikasi.

Akomodasi WARNET ke Dalam Tatanan Industri

Pemerintah perlu merestrukturtisasi tatanan industri telematika dan khususnya Internet untuk secara formal mengakomodasi sub sektor WARNET. Agar jelas posisi WARNET, sehingga Pemda mensikapi WARNET secara tepat, jelas dasar regulasinya.

WARNET diinterprestasikan bebas sebagai jasa jual kembali (reseller) ISP, cukup diatur dengan mekanisme PKS internal. Formal, eksistensi WARNET tak diakui eksplisit dalam regulasi. Sikap skeptis itu memarginalkan WARNET. Ketidakjelasan posisi WARNET dimanfaatkan Pemda untuk pemerasan atas nama Perda dan PAD.

Sebuah Keputusan Menteri diperlukan untuk menjelaskan kedudukan WARNET dalam tatanan industri. KM tsb. harus mensinergikan dikotomi penyelenggara jaringan dan jasa dalam tatanan industri. Karena WARNET bisa jadi RT/RW Net, mini ISP (terutama di pelosok). Penyelenggara jasa sekaligus jaringan. Regulasi yang terlalu ketat, cenderung represif terhadap sifat cair industri Internet.

WARNET berkembang cepat, variasi luas, dinamis mengikuti lingkungannya. Tanpa restrukturisasi dan debirokratisasi tatanan industri akan membatasi, menghambat kreatifitas usaha yang terus berubah. Sinergi kode etik, standarisasi, klasifikasi dan pembenahan regulasi akan menghasilkan pemahaman dan mengembalikan citra WARNET. Tak perlu ada razia akibat perspektif negatif dan motif pemerasan.

Konsep Registrasi

AWARI punya usulan lain agar WARNET mendapat klasifikasi usaha yang dinamis. Konsepnya registrasi berbasis akuntabilitas publik, bukan perijinan yang sekedar legalitas semata. Registrasi atas inisiatif WARNET (seperti pengajuan NPWP). Dan Pemerintah memfasilitasinya, instansi yang menerima, memberikan rekomendasi untuk digunakan WARNET melaporkan usahanya ke Pemda setempat.

Manfaat registrasi, pengusaha menentukan sendiri klasifikasi usahanya, WARNET umum, wisata, pendidikan, point of sales, games, hiburan dsb. Pemerintah pusat, Pemda dan Asosiasi memiliki data akurat keberadaan WARNET, penetrasi, sebaran dan fungsinya. Bila ada program terkait WARNET, mudah melibatkan semua pihak. Tidak tumpang tindih seperti sekarang, dimana tiap lembaga Pemerintah seperti memanfaatkan popularitas WARNET untuk menyelenggarakan proyek dan program, namun tidak satu pun bermanfaat secara mendasar bagi kepentingan WARNET.

Registrasi sendiri, bisa dilakukan AWARI. Namun tetap harus ada dasar regulasi yang jelas dari Pemerintah. Setidaknya melalui sebuah Keputusan Menteri yang mengakomodasi posisi WARNET di dalam tatanan industri telematika nasional.

Catatan Penutup, WARNET Ujung Tombak Penetrasi Internet Nasional

Penetrasi Internet nasional 2004, 10 juta (4 % populasi). Meningkat eksponensial sejak 1999 pasca booming WARNET. Namun sejak 2002, trend cenderung lambat. Bisnis WARNET lesu, peran penetrasi diganti pertumbuhan ‘WARNET dalam kampus’.

Statistik tersebut, menunjukkan peran strategis WARNET dalam tatanan industri dan dalam upaya mencerdaskan bangsa. WARNET tetap menjadi ujung tombak penetrasi Internet. Pukulan terhadap WARNET (isu cybercrime, pornografi, legalitas, HAKI) menjadi keprihatinan semua pihak terkait industri telematika nasional.

Di Singapura, Malaysia, Thailand penetrasi Internet mencapai 30 %,. Terutama didorong oleh inisiatif Pemerintah. Indonesia jelas tertinggal, namun punya satu kelebihan, dimana pertumbuhan sepenuhnya diinisiasi mandiri oleh masyarakat.

Penyebab utama lambatnya penetrasi Internet adalah rendahnya komitmen dan peran pemerintah dalam mendorong Teknologi Informasi sebagai platform.

PBB (WSIS 2003) mencanangkan penetrasi Internet 50 % populasi, di negara berkembang pada 2015. Indonesia pesimis mencapai target tsb., Lesunya bisnis WARNET, surutnya investasi, skandal moral dan berlarutnya masalah legal adalah benang kusut yang harus cepat diurai dan jadi prioritas agar industri bangkit.

Pemerintah perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara pengembang WARNET mandiri terbesar di dunia dan pelopor dimana dari segi populasi hanya disaingi oleh China. Prestasi membanggakan ini seharusnya dijadikan modal penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang jelas.

Malang, 28 Oktober 2004

(Penulis adalah Anggota Presidium AWARI – tulisan ini pernah dimuat di http://www.detikinet.com).

4 Responses to “Awas! Razia Warung Internet”

  1. anggacg Mozilla Firefox 2.0.0.6 Windows XP
    Says on Mozilla Firefox 2.0.0.6 Windows XP

    Setuju bgt pataka! :)>-

    pornografi dan semua jenis pelanggaran hak cipta jadi BEBAS setelah WARNET menjamur. Saya sebagai TM di sebuah WARNET sangat kewalahan mengawasi (protect, delete etc) yang berhubungan dengan 2 hal diatas.Para client saat ini ternyata bukan hanya sebatas NAKAL, tapi sudah berubah menjadi JAHAT. Apalagi situs-situs yang “menyerempet” hal tadi sanagat suspect Virus (n yg plg membwt sy ksl).
    Pemerintah sudah sepantasnya mengkaji dalam (sangaat dalam) LEGOS dan Site Blocker/Blacklist.
    Mungkin cara yang ampuh untuk MENGURANGI penyelewengan penggunaan internet adalah;

    SEMUA PROVIDER HARUS MELEWATI “BENTENG PERTAHANAN INDONESIA” SEBELUM AKHIRNYA TERSAMBUNG KE DUNIA LUAR.

    *BPI tadi sebagai filter, firewall (blocker segala hal negatif).
    Dan provider yang ada menjadi sub-provider yang menginduk ke BPI.

    ……………………………………………………………………………………………………..
    thx

  2. anggacg Mozilla Firefox 2.0.0.6 Windows XP
    Says on Mozilla Firefox 2.0.0.6 Windows XP

    😕
    Oh ya,
    Masalah LEGOS = masalah paling jijik

    Berapa banyak software yang sudah terdaftar dan didistribusikan/dijual di Indonesia?
    Berapa persen software dari luar negeri, berapa persen software lokal?
    Seberapa serius Indonesia mengenai HAKI ini?
    Apakah SELURUH komputer kepemerintahan (dari mulai kompi pak pres’ sampe pak rt) mengunakan LEGOS?
    Lalu software lain yang ter-install bagaimana, sudah legal kah?
    Apakah software AUTODESK MAYA (3d)yang ASLI dan LEGAL sudah tersedia di Indonesia?
    Harganya berapa? (soalnya saya pengen beli,saat ini msh pake “VERSI MURAHNYA”)

    ….. lain kali saya tuangkan uneg2 yang lebih panjang lg.
    thx

  3. alfin Mozilla Firefox 3.5 Windows XP
    Says on Mozilla Firefox 3.5 Windows XP

    saya juga punya usaha WARNET… saya juga setuju kalo pornografi di indonesia tidak bisa diakses… pemblokiran situs2 porno oleh pemerintah hanya digemborkan2 kan saja…sya sebagai pengusaha WARNET juga punya tanggung jawab moral terhadap merekapengguna jasa internet…untuk maslah sofware, apakah mereka pemerintah, aparat hukum, dll juga softwarenya sudah legal… ? karena banyak kita lihat mereka sendiri mwnggunakan bajakan…

  4. pataka Mozilla Firefox 3.0.12 SuSE Linux
    Says on Mozilla Firefox 3.0.12 SuSE Linux

    Lakukan apa yang bisa kita lakukan, tidak usah menunggu orang lain berbuat lebih dahulu. Jadilah pelopor dan panutan 🙂

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>