Pataka WebLOG

Pataka Official Site

Gus Dur, Berjuanglah di Tengah Rakjat! (Bagian 2/3)

Posted by pataka on May 22nd, 2004

Lalu, apakah tujuan Gus Dur sebenarnya ?

Pertama, ingatlah apa yang telah dilakukan Gus Dur semasa jadi Presiden. Maka anda akan melihat dengan sangat jelas, agenda apakah yang sedang dijalankan oleh Gus Dur secara konsisten dan tawar menawar.

Pertama menjabat Presiden, yang dilakukan adalah membubarkan Departemen Penerangan. Artinya dua hal penting sekaligus dieliminir, yaitu hilangnya kontrol struktural dan ancaman kekuasaan terhadap kebebasan pers. Salah satu pilar utama proses demokratisasi yang membutuhkan keterbukaan serta cara pengawasan cerdas dari publik.

Kemudian pembubaran Departemen Sosial yang selama ini menjadi sarang penyamun, pusat pengumpulan dana taktis yang korup untuk kepentingan kekuasaan. Menimbulkan keresahan dan kerusakan sistemik justru terhadap sistem sosial masyarakat karena kerap dijadikan kedok kegiatan ilegal. Misalnya undian berhadiah alias judi.

Terbukti bangkitnya kembali Depsos di era Megawati, kembali menghidupkan gairah judi di tengah masyarakat. Maraknya judi togel adalah salah satunya. Beberapa waktu terakhir Depsos juga kembali menyelenggarakan kegiatan sejenis.

Hal lain yang dilakukan Gus Dur adalah menegakkan supremasi sipil. Hanya Gus Dur yang berani mengamputasi kekuasaan dan pengaruh kaum militer, mereka dikebalikan ke barak. Dilepas keterkaitannya dari semua sendi kekuasaan sipil. Kemudian menempatkan kekuatan kepolisian sebagai lembaga yang mengurus keamanan dalam negeri serta melakukan penegakan hukum. Bukan lagi di tangan militer yang selalu menempatkan lembaga kepolisian sebagai ‘adik manis yang penurut dan tak berani membantah’.

Sayang sekali, kepolisian adalah salah satu lembaga yang kemudian justru mengkhianati Gus Dur ketika dilengserkan.

Treatment yang dilakukan Gus Dur terhadap kekuatan bersenjata, adalah cara paling tepat untuk membebaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dari pengaruh militerisme sabagai paham maupun cara berpolitik dalam menyelenggarakan birokrasi kekuasaan pemerintahan.

Sayang sekali, pemerintahan Megawati justru mengembalikan semua itu ke posisi semula. Memberi kesempatan dan jalan bagi kaum militer untuk melakukan infiltrasi kembali dalam tubuh kekuatan sipil yang baru saja berkuasa dan belum lagi matang dalam pengalaman politik.

Terbukti penerapan darurat militer di Aceh dan seringnya terjadi bentrok antara Polisi dan TNI adalah bukti gagalnya Megawati dalam mengelola proses menegakkan supremasi sipil dan tak ada rasa percaya diri potensi kekuasaan sipil yang sebenarnya punya kesempatan luas untuk diekspresikan di era reformasi ini.

Terbukti dengan tampilnya tiga mantan Jenderal dalam bursa kekuasaan Pemilu 2004. Termasuk kuatnya pengaruh dan banyak munculnya calon jadi partai dari kalangan mantan militer di tubuh parlemen. Sehingga ini sebenarnya pengingkaran bagi komitmen penghapusan militerisme dalam tubuh parlemen.

Gus Dur juga telah berupaya meletakkan dasar yang kuat bagi upaya pemberantasan KKN. Salah satu sendi yang diperbaiki adalah kesejahteraan abdi negara. Gaji PNS, Polri dan TNI dinaikkan 3 x lipat, jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dilakukan Orde Baru.

Tujuannya jelas, mengupayakan aparatur pemerintahan yang bersih dan memiliki daya tolak terhadap godaan KKN. Tentu diharapkan menjadi teladan bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena sumber KKN adalah dari status quo kekuasaan birokrasi yang memang telah lama punya kecenderungan korup. Diiringi dengan sikap jujur, bersahaja dan hidup sederhana yang juga diteladankan sendiri oleh Gus Dur dan keluarganya.

Pilihan penggantian sosok pejabat dan menteri yang terkenal sederhana, bersih, jujur, tulus dan berani seperti Baharudin Lopa (Almarhum) adalah contoh nyata komitmen Gus Dur pada pemberantasan KKN dan perwujudan aparatur negara yang lurus.

Langkah pembenahan Gus Dur yang akhirnya terganjal sampai berakhir dengan pelengseran dirinya adalah ketika mencoba mereformasi bidang hukum dan ekonomi. Upayanya menyeret para koruptor dan politikus busuk ke meja hijau serta pengejaran terhadap konglomerat hitam, telah mengakibatkan munculnya konspirasi politik untuk melawan upayanya yang berani itu.

Diawali dengan polemik politik di DPR dalam hal penempatan hakim-hakim agung Mahkamah Agung yang profesional dan lurus serta punya komitmen kuat dan keberanian dalam membasmi KKN seperti sosok Benjamin Mangkudilaga, dijegal kongkalikong politisi busuk yang menguasai senayan.

Sehingga akhirnya, MA justru dikuasai oleh hakim-hakim yang tercemar dan terkait praktik korup Orde Baru. Para politisi partai status quo berhasil membendung mesin buldozer KKN Gus Dur. Tentu saja untuk cover up semua praktik busuk mereka dan menyelamatkan asset yang telah dikuasai selama ini.

Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menggalang dukungan dari partai, politikus reformis yang masih bau kencur serta terobsesi kekuasaan. Dengan mudah mereka diseret ke dalam skenario konspirasi politik untuk menjatuhkan Gus Dur.

Inilah awal era kegelapan. Masa ketika seorang Presiden RI bisa dijatuhkan tanpa ada kesalahan. Tanpa ada pengadilan pidana maupun perdata yang membuktikan kesalahannya yang memang sesungguhnya tidak pernah ada. Sedang di kemudian hari, seorang Ketua DPR yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam kasus pidana korupsi, tetap bisa menjabat dengan leluasa.

Bahkan lolos gemilang di tingkat MA, satu hal yang menjadi fakta pembenaran atas langkah Gus Dur yang dulu dijegal. MA terbukti menjadi pintu yang membebaskan politisi dan pejabat Orde Baru, koruptor dan konglomerat hitam dari jerat hukum.

Seandainya saja, Gus Dur berhasil menjadikan MA lembaga yang benar-benar independen, ceritanya akan berbeda.

Buah dari permainan kekuasaan yang kemudian dihadiahkan ke para politisi reformis yang haus kekuasaan adalah berupa trade off dilepaskannya sejumlah konglomerat hitam termasuk para politisi busuk.

Lantas cover up terhadap kegagalan kerja BPPN yang ternyata lebih korup dari para debitur kakap konglomerat hitam yang selama ini ditanganinya. Termasuk melegalisasi bancakan penjualan asset negara melalui Kementerian BUMN.

Semua ini semakin menjerumuskan negara ini ke dalam krisis ekonomi dan mengulang sejarah, betapa sektor riil diabaikan. Sementara komitmen Gus Dur yang berupaya agar dana talangan untuk konglomerat hitam bisa dialihkan menjadi kredit lunak bagi UKM serta sektor riil, hanya ditertawakan. Kembali ke rumus lama, dimana kekuatan kapitalisme ditawarkan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan selalu diamini oleh BI yang kebetulan waktu itu Gubernurnya pun berstatus terdakwa.

Padahal masyarakat bawah telah merasakan sendiri bahwa sektor riil dan UKM yang mampu membuat ekonomi bangsa ini tetap survive di masa krisis yang tentu akan menolong rakyat jelata dari himpitan ekonomi serta kelangkaan lapangan pekerjaan.

Sementara kebijakan ekonomi pemerintahan Megawati yang hanya membebek pada kepentingan skenario kapital dan asing termasuk penjualan asset negara, pengurangan subsidi dan swastanisasi asset negara tanpa rencana jangka panjang yang jelas, terbukti tidak bisa mengangkat martabat rakyat dari jurang kemiskinan.

Pengangguran di era Megawati, sebagai kekuasaan hadiah konspirasi politik kekuatan status quo pun terus bertambah. Sebuah jebakan yang akhirnya menjatuhkan kredibilitas dari PDIP sebagai partai wong cilik dan figur Megawati sendiri. Satu hal yang jauh hari telah diperingatkan Gus Dur kepada ‘adik manisnya’ ini, yang sayang tidak digubris karena telah silau pada dampar kencana kursi Presiden RI.

Sementara di era Gus Dur, pengangguran justru bisa ditekan. Karena Gus Dur melalui menteri ekonominya Rizal Ramli yang sangat memihak pada pemberdayaan sektor riil, tidak pernah mau menyetujui pengalihan dana negara untuk menalangi para konglomerat hitam. Dana tersebut betul-betul terkucur untuk masyarakat yang memang membutuhkan modal usaha dan membuka peluang lapangan kerja baru.

Sekali lagi, inilah fakta yang seharusnya dengan cerdas kita elaborasi dan pikirkan kembali.

(bersambung ke Bagian 3/3 – Habis)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>